INDRAMAYU, Media Jurnal Investigasi – Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (2/4/2026), berlangsung tegang dan sempat diwarnai kericuhan.
Ratusan massa aksi memadati area pendopo sambil menyuarakan penolakan terhadap program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) yang dinilai merugikan masyarakat pesisir, khususnya para petambak. Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan program tersebut serta membuka ruang dialog dengan warga terdampak.
Situasi memanas ketika massa tidak segera mendapatkan kepastian untuk bertemu dengan pihak pemerintah daerah. Aksi dorong-dorongan pun sempat terjadi hingga menyebabkan sejumlah fasilitas di sekitar lokasi mengalami kerusakan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan bahwa kericuhan tersebut menimbulkan kerugian akibat kerusakan fasilitas. “Akibat kejadian ini, ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 100 juta,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menerima pemberitahuan resmi terkait aksi tersebut sebelumnya. “Kami belum menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak yang melakukan aksi,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. “Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak masyarakat. Tapi harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjutnya, tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik terkait polemik revitalisasi tambak tersebut.
Hingga aksi berakhir, situasi di lokasi berangsur kondusif dengan aparat keamanan masih berjaga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi lanjutan.
