Agustinus Sarnulay (Staf Fraksi PDI Perjuangan): Sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, telah dimintakan kepada BPKAD untuk segera memproses semua SPM dari seluruh SKPD namun, kerjanya makin mengulur waktu.
JURNALINVESTIGASI.com, SAUMLAKI - Staf Ahli Fraksi dan tenaga sekretariat Fraksi di Lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, meminta penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar ganti kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah, karena dianggap tidak mampu mengelolah seluruh keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah.
"Kinerjanya sangat lamban tidak bisa bekerja dengan baik, kepala BPKAD ini sebaiknya dievaluasi bahkan jika perlu sebaiknya diganti dengan orang lain yang bisa bekerja dengan baik dan benar,"ungkap Agustinus Sarnulay Staf Fraksi PDI Perjuangan, kepada wartawan pada Rabu, (21/12/2022).
Sarnulay mengatakan, sampai dan dengan saat ini kepala BPKAD tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat dengan begitu banyaknya SPM yang menumpuk pada dinas keuangan yang berdatangan, dari hampir seluruh SKPD namun sampai menjelang natal dan tahun baru belum juga ada kejelasan sama sekali. Katanya.
Lanjut Sarnulay, Padahal dalam sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-frakai, telah dimintakan kepada BPKAD untuk segera memproses semua SPM yang datang dari semua dinas namun kenyataannya sampai hari ini masih banyak dinas dalam lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar yang belum memperoleh SP2D untuk segera merealisasikan pembayaran hak-hak ASN maupun tenaga kontrak.
"Kita semua tahu bahwa dalam hitungan hari saja kita akan memasuki perayaan natal, hak-hak ASN dan Tenaga honorer belum juga dicairkan hanya karena ulah Kepala BPKAD lamban membuat SPM," kesalnya.
Sarnulay menambahkan, Kalau permintaan lewat lembaga DPRD dalam rapat paripurna saja tidak bisa di laksanakan bagaimana dengan teriakan ASN dan P3K di daerah ini, yang hanya bisa duduk diam dan menunggu tanpa ada kejelasan mengenai hak-hak mereka.
Dirinya meminta kepada penjabat bupati maupun DPRD Kepulauan Tanimbar agar dapat memperhatikan masalah ini sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pernyataan miring terkait hak-hak ASN maupun tenaga kontrak yang ada di DPRD.
"Salah satu hal yang hari ini dirasa kurang mengenakkan mengingat gaji staf ahli dan tenaga sekretariat fraksi yang sudah 3 bulan blm terbayarkan." Pungkasnya.
Editor : Nik Besitimur
