Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Terkait sengketa Pemilu 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) mengajukan sejumlah menteri menjadi saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Saat ditanya soal ini, Sri Mulyani, dikutip Sabtu (29/3/2024), seperti biasa hanya senyum-senyum. Bisa jadi ini pertanyaan berat yang membuatnya tak tertarik buka mulut.
Masih soal kesaksian di MK, Sri Mulyani hanya membisu saat ditanya informasi tersebut. Dia pun terus menghindar dan memasuki mobil dinasnya.
Asal tahu saja, Tim Hukum AMIN meminta MK untuk menghadirkan dua saksi menteri, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Menurut anggota tim hukum AMIN, Sugito Atmo Prawiro, baik menkeu maupun mensos perlu dihadirkan untuk digali keterangannya soal bantuan sosial.
Sugito menyebut Risma akan dimintai keterangan mengenai tahu atau tidaknya ihwal frekuensi pemberian bansos yang jadi sering dilakukan pemerintah jelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga meminta hal serupa. Dia menekankan pada pemanggilan Sri Mulyani dan Risma.
"Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama," ungkap Todung.
Ketua MK Suhartoyo menerima masukan tersebut. Namun, ia tak memastikan apakah MK akan memanggil para menteri bawahan Presiden Jokowi.
"Ya nanti kami bahas itu. Empat ya? Empat menteri ya," ujar Suhartoyo.
Sebelumnya, politisasi bantuan sosial menjadi salah satu sorotan dalam sengketa Pilpres 2024. Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin mendalilkan bansos yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin Senin (1/4) dengan agenda pemeriksaan saksi dari Anies-Muhaimin. Keesokan harinya, MK akan kembali menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Ganjar-Mahfud.(*))
