Indramayu, Media Jurnal Investigasi– Isu transparansi pengelolaan dana pendidikan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Indramayu. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, menyoroti sikap pihak SMKN 1 Kandanghaur yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Atim mengungkapkan, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi secara langsung kepada kepala sekolah, namun hingga kini belum memperoleh respons yang jelas. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, terlebih dana BOS merupakan anggaran yang bersumber dari negara.
“Kami sudah melakukan konfirmasi dengan cara yang baik, tetapi belum ada penjelasan transparan dari pihak sekolah. Ini tentu menjadi perhatian,” ujar Atim, Senin (20/4/2026).
Selain persoalan transparansi dana BOS, IWOI juga menerima laporan terkait dugaan keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer di sekolah tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah tenaga honorer belum menerima hak mereka sebagaimana mestinya.
Menurut Atim, hal ini merupakan persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Ia menegaskan, sebagai lembaga pendidikan yang mengelola dana publik, keterbukaan informasi dan pemenuhan hak tenaga pendidik adalah hal mendasar yang tidak dapat diabaikan.
Ia pun meminta pihak SMKN 1 Kandanghaur segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Komunikasi yang baik, lanjutnya, menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh informasi yang berimbang.
Sementara itu, pengamat pendidikan menilai transparansi dalam pengelolaan dana BOS serta pemenuhan hak tenaga honorer merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan yang baik. Selain menyangkut akuntabilitas anggaran, hal tersebut juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga pendidik dan kepercayaan masyarakat.
