TIMIKA, PAPUA TENGAH – Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi sorotan. Sekitar 210 liter Pertalite ditemukan awak media ini di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di sekitar kawasan Konro, pada Minggu (1/11/2026) sekitar jam 20.00 wit.
BBM tersebut diketahui berada di lokasi penjualan milik seorang pengecer bernama Abdullah. Keberadaan BBM dalam jumlah cukup besar di lokasi pengecer itu menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usul serta mekanisme pengadaannya.
.jpg)
Saat dikonfirmasi awak media, Abdullah memberikan keterangan yang berubah-ubah terkait asal BBM tersebut.
Awalnya, ketika ditanya dari SPBU mana Pertalite itu diperoleh, Abdullah menyebut bahwa BBM tersebut merupakan sisa minyak milik nelayan. Namun, ketika diminta menunjukkan dokumen atau surat rekomendasi nelayan yang menjadi dasar perolehan BBM tersebut, ia mengaku tidak membawa dokumennya.
Abdullah kemudian menyampaikan bahwa BBM tersebut diperoleh dari temannya yang berprofesi sebagai nelayan.
Namun, dalam perkembangan konfirmasi, yang bersangkutan akhirnya mengakui bahwa BBM jenis Pertalite tersebut baru diambil dari SPBU Kilo 8.
Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses penyaluran BBM bersubsidi, termasuk apakah pengambilan dan pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Temuan ini semestinya menjadi perhatian serius instansi teknis terkait, khususnya Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika.
Kedua instansi tersebut diharapkan lebih selektif dan memperketat pengawasan dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, terutama bagi nelayan dan kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.
Pasalnya, surat rekomendasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan dan verifikasi yang ketat.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, bukan justru beralih ke tangan pengecer untuk diperjualbelikan kembali.
Awak media ini mendorong Dinas Perikanan, Disperindag, serta pihak terkait lainnya untuk menelusuri asal-usul sekitar 210 liter Pertalite tersebut, termasuk memeriksa mekanisme pembelian, dokumen rekomendasi, dan kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusinya.
Pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi tidak boleh hanya berhenti pada penerbitan surat rekomendasi. Pemeriksaan di lapangan perlu dilakukan secara berkala agar hak masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak SPBU Kilo 8 maupun instansi terkait mengenai temuan tersebut. Abdullah juga masih perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi lebih lanjut. ( FNS ).
