Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates
{{ date }}
{{ time }}
DIGITAL CLOCK with Vue.js

DPC PJS Resmi Surati DKPP Indramayu soal Dugaan Pungutan Irpom

ade nur - indramayu
20 November 2026
Last Updated 2026-11-20T15:44:43Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates


INDRAMAYU, Media Jurnal Investigasi – Pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, tengah menjadi perhatian DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Kabupaten Indramayu. Organisasi tersebut mengajukan permintaan penjelasan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terkait dugaan pengumpulan dana kebersamaan sebesar Rp8 juta per kelompok tani serta persoalan legalitas penyedia jasa pengeboran.


Langkah meminta klarifikasi itu dituangkan dalam surat bernomor 001/DPC-PJS/IND/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Ketua DPC PJS Kabupaten Indramayu, Rastim Kenaji, menyebut surat tersebut dilayangkan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti informasi yang berkembang mengenai pelaksanaan program bantuan pertanian di wilayah Kecamatan Kroya.


Rastim mengatakan, pihaknya mengharapkan DKPP memberikan penjelasan secara resmi agar berbagai informasi yang beredar dapat diperiksa dan memperoleh kejelasan berdasarkan fakta. Permintaan itu disampaikan pada Jumat (20/11/2026).


“Kami meminta penjelasan pihak DKPP Kabupaten Indramayu mengenai dugaan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Program Irpom Tahap II di Kecamatan Kroya secara tertulis,” ujar Rastim Kenaji.


Dalam surat yang disampaikan, terdapat dua hal yang menjadi perhatian DPC PJS. Pertama, dugaan permintaan dana kebersamaan senilai Rp8 juta dari setiap kelompok tani penerima program. Kedua, informasi mengenai penyedia jasa pengeboran yang diduga belum memenuhi kelengkapan dokumen legalitas badan usaha.





Selain meminta penjelasan kepada DKPP, DPC PJS juga menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolres Indramayu. Langkah itu dilakukan agar informasi mengenai dugaan penyimpangan dapat menjadi bahan penelusuran apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.

“Kami juga telah menyampaikan kepada Pak Kapolres Indramayu agar diusut tuntas perbuatan yang diduga melanggar hukum tersebut,” tegas Rastim.


Program Irpom Tahun Anggaran 2026 disebut memiliki nilai bantuan sebesar Rp155.700.000 untuk setiap titik kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, BPLIP Kelas I Bandung, yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.


Munculnya dugaan pengumpulan dana di luar mekanisme program serta persoalan administrasi penyedia jasa menjadi alasan perlunya pemeriksaan dan penjelasan dari pihak berwenang. Kejelasan pelaksanaan program diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi petani.


Hingga berita ini diterbitkan, DKPP Kabupaten Indramayu dan Polres Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan klarifikasi maupun dugaan yang disampaikan DPC PJS. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, koreksi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

( Ade Nur )

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl