KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Pelaksanaan pembangunan jembatan gantung di Desa Alam Pakuan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mulai menjadi perhatian serius Perkumpulan Pimpinan Media Independen (P2MI) Kalimantan Barat. Proyek infrastruktur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai kontrak sebesar Rp8.225.775.000,00 tersebut disorot menyusul munculnya sejumlah pertanyaan terkait ketepatan waktu pelaksanaan dan kondisi kualitas konstruksi di lapangan.
Proyek yang berada di bawah koordinasi Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat itu tercatat memiliki masa pelaksanaan selama 270 hari kalender, berdasarkan informasi pada papan proyek, dengan tanggal kontrak 12 Desember 2025. Adapun kontraktor pelaksana tercatat sebagai CP Beruang Kota.
Ketua P2MI Kalbar, Thomas Mahani, menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, hingga 23 Oktober 2026 pekerjaan pembangunan tersebut masih berlangsung.
Kondisi ini, menurut Thomas, perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama menyangkut kesesuaian realisasi pekerjaan dengan jangka waktu kontrak, status penyelesaian proyek, serta mekanisme pengawasan yang telah dijalankan oleh pihak terkait.
"Persoalannya bukan sekadar apakah pekerjaan sudah berjalan atau belum selesai. Yang harus dijelaskan adalah bagaimana realisasi pelaksanaan terhadap jadwal kontrak, apa penyebab pekerjaan masih berlangsung, apakah terdapat adendum atau perpanjangan waktu yang sah, dan bagaimana tanggung jawab pengawasan terhadap proyek tersebut," tegas Thomas.
Ia menilai, proyek yang menggunakan anggaran negara tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kejelasan administrasi, progres fisik, maupun pertanggungjawaban teknis. Setiap tahapan pelaksanaan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen kontrak serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketepatan Kontrak dan Pengawasan BPJN Menjadi Perhatian
Thomas menegaskan bahwa BPJN Kalbar memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan infrastruktur yang berada dalam kewenangannya terlaksana sesuai standar, baik dari aspek administrasi kontrak, pengendalian waktu, maupun mutu hasil pekerjaan.
Menurutnya, apabila terjadi keterlambatan, harus ada penjelasan mengenai faktor penyebab, status kontrak, dasar pemberian perpanjangan waktu apabila ada, serta langkah administratif yang telah ditempuh terhadap penyedia jasa.
"Jangan sampai persoalan keterlambatan hanya menjadi catatan tanpa evaluasi yang jelas. Pengawasan harus berjalan secara profesional. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap kontrak, tentu harus ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari uang negara.
Kondisi Beton Disorot, Mutu Konstruksi Perlu Diuji
Tidak hanya menyangkut waktu pelaksanaan, P2MI Kalbar juga menyoroti kondisi sejumlah bagian beton yang berdasarkan pengamatan di lapangan diduga menunjukkan kerusakan atau hasil pekerjaan yang perlu dievaluasi.
Thomas mempertanyakan kesesuaian mutu material dan metode pelaksanaan konstruksi dengan spesifikasi teknis serta dokumen perencanaan pekerjaan.
"Kami melihat ada beberapa bagian beton yang diduga kurang maksimal kualitasnya dan sudah mengalami kerusakan. Ini bukan persoalan yang boleh dianggap sepele. Harus ada pemeriksaan teknis secara menyeluruh agar diketahui apakah mutu material dan pelaksanaannya sudah sesuai spesifikasi serta dokumen kontrak," ungkapnya.
Menurut Thomas, penilaian terhadap kualitas konstruksi harus dilakukan secara objektif melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli atau pihak berwenang, termasuk pengujian material apabila diperlukan.
Hal tersebut penting karena jembatan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan infrastruktur publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, kualitas konstruksi tidak boleh dikompromikan demi mengejar penyelesaian pekerjaan. Hasil pembangunan harus memenuhi persyaratan teknis, standar keselamatan, serta ketentuan mutu yang telah ditetapkan.
Minimnya Penjelasan Dinilai Dapat Memunculkan Pertanyaan Publik
Thomas juga menyayangkan belum adanya respons yang dinilainya memadai dari pihak terkait terhadap sejumlah pemberitaan media mengenai proyek tersebut.
Ia berpandangan, instansi pemerintah maupun pihak pelaksana seharusnya tidak menutup ruang komunikasi ketika muncul pertanyaan publik mengenai proyek yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, klarifikasi terbuka bukan hanya bentuk tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan kredibilitas penyelenggaraan pembangunan.
"Media menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika ada persoalan yang menjadi perhatian publik, sudah sepatutnya pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan berdasarkan data. Jangan sampai ketiadaan informasi justru menimbulkan pertanyaan yang semakin luas di tengah masyarakat," katanya.
P2MI Kalbar Dorong Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Atas sejumlah persoalan tersebut, P2MI Kalbar mendorong BPJN Kalbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan gantung di Desa Alam Pakuan.
Evaluasi tersebut diharapkan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
1. Pemeriksaan kesesuaian tanggal kontrak dan masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Penjelasan mengenai progres fisik serta penyebab pekerjaan masih berlangsung.
3. Pemeriksaan status adendum atau perpanjangan waktu apabila memang diterbitkan.
4. Evaluasi terhadap pengawasan penyedia jasa dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
5. Pemeriksaan teknis terhadap bagian konstruksi beton yang diduga mengalami kerusakan.
6. Penilaian kesesuaian mutu material dan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak.
Thomas menegaskan, apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian, pihak berwenang perlu mengambil langkah sesuai ketentuan hukum dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Prinsipnya sederhana, setiap rupiah uang negara harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menghakimi pihak mana pun. Namun, apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek, harus ada pemeriksaan, penjelasan, dan tindakan yang terukur," tegasnya.
Kepentingan Publik Harus Menjadi Prioritas
P2MI Kalbar berharap persoalan pembangunan jembatan gantung tersebut mendapat perhatian serius dari Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga, khususnya BPJN Kalimantan Barat, agar seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan APBN pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, keselamatan, dan transparansi bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari BPJN Kalbar maupun kontraktor pelaksana terkait sejumlah pertanyaan yang disampaikan P2MI Kalbar.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi BPJN Kalbar, kontraktor pelaksana, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.
Sebab, pembangunan yang menggunakan uang negara bukan hanya harus selesai secara fisik, tetapi juga harus terjamin kualitasnya, jelas pertanggungjawabannya, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat...
Tim liputan...

