INDRAMAYU, Media Jurnal Investigasi – Dugaan pengumpulan dana kebersamaan sebesar Rp8 juta per Kelompok Tani (Poktan) dalam Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 Tahap II di Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, masih menyisakan sejumlah persoalan. Selain menyangkut mekanisme pengumpulan dana, isu tersebut kini turut diwarnai kabar mengenai perbedaan pandangan di kalangan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan pengelolaan dana.
Raswadi, yang akrab disapa Bekel Keting, mengungkapkan bahwa persoalan dana kebersamaan itu menurut pengamatannya telah berkembang menjadi polemik tersendiri. Ia menyebut adanya perbedaan kepentingan antara sejumlah pihak yang sebelumnya dikaitkan dengan gagasan pengumpulan dana dalam program Irpom maupun Oplah.
“Sekarang persoalannya terlihat semakin tidak jelas. Awalnya ada gagasan mengenai uang kebersamaan, baik dalam Irpom maupun Oplah, tetapi belakangan saya melihat antara Mama Lurah Udin dan Wa Sadin bersama pihak lainnya seolah memiliki arah masing-masing,” ujar Bekel Keting melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/11/2026).
Bekel Keting juga menyampaikan informasi yang diperolehnya mengenai pihak-pihak yang disebut masih berkaitan dengan keberadaan dana kebersamaan tersebut. Namun, informasi itu disampaikannya berdasarkan apa yang ia dengar dan belum dapat dipastikan secara independen.
“Informasi yang saya dengar, uang kebersamaan itu masih berkaitan dengan Wa Sadin dan Gapoktan, di antaranya atas nama Durajak dan Kiman. Sementara Mama Lurah Udin disebut berperan sebagai humas dan mendapat pegangan Rp27 juta. Itu yang sejauh ini saya ketahui,” tuturnya.
Penyebutan nama Sadin dalam keterangan tersebut kemudian mendapat bantahan. Sadin, yang disebut sebagai mantan Lurah Desa Tanjungkerta, menolak tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang menguasai atau memegang dana kebersamaan dalam pelaksanaan Irpom Tahap II.
“Saya tegaskan, tudingan bahwa saya memegang uang kebersamaan dalam program Irpom Tahap II itu tidak benar. Begitu juga pernyataan yang menyebut saya dan mantan Lurah Udin memiliki ambisi masing-masing, saya tidak menerima tuduhan tersebut,” kata Sadin.
Sementara Kiman, yang disebut sebagai Sekretaris Gapoktan Desa Tanjungkerta, belum memberikan keterangan terkait informasi yang mengaitkan namanya dengan pengelolaan dana kebersamaan. Konfirmasi terhadap yang bersangkutan masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap.
Program Irpom merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian. Pada Tahun Anggaran 2026, bantuan untuk setiap titik kegiatan disebut bernilai Rp155.700.000, yang bersumber dari APBN melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, BPLIP Kelas I Bandung.
Dengan nilai bantuan tersebut, pelaksanaan program, termasuk munculnya informasi mengenai dana kebersamaan, perlu mendapatkan penjelasan yang utuh dari pihak-pihak terkait. Hal itu penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di kalangan kelompok tani penerima manfaat.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi yang memastikan pihak yang mengelola dana kebersamaan, alur penyerahan, maupun peruntukan uang yang dipersoalkan. Klarifikasi dari pengurus terkait serta instansi berwenang masih diperlukan untuk memperjelas persoalan tersebut.
( Ade Nur )


