Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates
{{ date }}
{{ time }}
DIGITAL CLOCK with Vue.js

Proyek Rehabilitasi DI. Sangkub Rp18,9 Miliar Disoal, Ketua LSM KIBAR Sulut Segera Laporkan ke Polda Sulut

Jaino Maliki
18 November 2026
Last Updated 2026-11-18T02:55:11Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates


Bolmut, Jurnal Investigasi - Proyek Rehabilitasi DI. Sangkub (Paket 1) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disoal. Pasalnya, proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan diduga menggunakan material yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak.





Ketua LSM Komunitas Independen Bersama Azas Rakyat (KIBAR) Provinsi Sulawesi Utara, Jaino Maliki, menyatakan pihaknya akan segera melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Polda Sulawesi Utara. "Kami akan segera laporkan ke Polda Sulut. Ini fungsi kontrol sosial kami. Pembangunan yang pakai uang negara harus transparan dan sesuai spesifikasi," tegas Maliki.





Paket Tahun Anggaran 2025 tersebut bernilai Rp18.986.358.000, dengan nomor kontrak HK0201-BWS14.6.3/2025/02, waktu pelaksanaan 270 hari kalender, dan dikerjakan oleh PT Bukit Zaitun.





Dari hasil investigasi lapangan, Jaino menyebut pihaknya menemukan keretakan pada dinding dan lantai pasangan batu bangunan irigasi. "Kami temukan keretakan pada dinding dan lantai. Bahkan ada material pengikat pasangan batu yang sudah hancur. Ini tidak boleh dibiarkan, karena menyangkut mutu bangunan," ujarnya.


Dia juga menyoroti dugaan mutu material yang digunakan. "Kami menduga pasir yang dipakai kandungan lumpurnya tinggi, sehingga daya ikat mortar melemah. Batu yang dipakai juga kami duga tidak sesuai spesifikasi dan diduga berasal dari sumber yang tidak memiliki izin yang sah," katanya.


Menurutnya, rangkaian temuan itu mengarah pada dugaan pengurangan kualitas pekerjaan. "Kalau material di bawah spesifikasi dipakai, biaya bisa ditekan dan ada keuntungan yang tidak semestinya. Tapi kami tegaskan, nilai kontrak bukan nilai kerugian negara. Kerugian harus dibuktikan lewat audit yang berwenang," tegas Maliki.


Dirinya menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal kepentingan masyarakat. "Rehabilitasi irigasi ini bukan sekadar penyerapan anggaran. Ini menyangkut nasib petani dan keberlangsungan sektor pertanian. Kalau bangunan baru selesai tapi sudah retak dan hancur, yang rugi masyarakat," ujarnya.


Karena itu, KIBAR meminta Polda Sulut tidak hanya memeriksa fisik bangunan, tetapi juga mengusut tuntas seluruh dokumen dan aliran pertanggungjawaban. "Kami minta Polda memeriksa kontrak, RAB, analisis harga satuan, laporan pengawasan, dokumen pengujian material, dan dokumen pembayaran. Harus diperiksa kesesuaian volume yang terpasang dengan volume yang dibayarkan," kata Jaino.


KIBAR juga meminta Polda Sulut berkoordinasi dengan instansi auditor yang berwenang untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara apabila ditemukan indikasi penyimpangan. "Kami minta kontraktor, konsultan pengawas, PPK, dan semua pihak yang terkait diperiksa sesuai perannya. Biar terang, siapa yang bertanggung jawab," tutup Jaino.


(***)

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl