%20(1).jpeg)
EDITORIAL,Kebijakan terbaru yang mewajibkan masyarakat membeli gas LPG 3 kg langsung di pangkalan telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Alih-alih memberikan solusi atas kelangkaan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran, aturan ini justru menciptakan masalah baru, terutama bagi rakyat kecil dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada gas subsidi tersebut.
Sejak aturan ini diterapkan, antrean panjang di pangkalan menjadi pemandangan sehari-hari. Masyarakat harus meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan satu tabung gas, seolah-olah kembali ke zaman sulit sebelum kemerdekaan. Situasi ini memperparah beban ekonomi rakyat kecil yang sehari-hari harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Para pedagang kecil yang mengandalkan gas untuk usaha mereka, seperti penjual gorengan, warung makan, dan industri rumahan, terpaksa mengorbankan waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk berjualan.
Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memastikan gas subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Namun, di lapangan, penerapannya jauh dari harapan. Justru masyarakat kecil yang menjadi korban dari aturan ini. Sebelumnya, mereka bisa mendapatkan gas dari agen atau warung terdekat dengan harga yang wajar. Kini, mereka harus menghadapi antrean panjang dan terkadang kehabisan stok.
Kebijakan ini jelas tidak pro-rakyat dan hanya menambah penderitaan bagi mereka yang sudah kesulitan secara ekonomi. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam membuat regulasi. Jika memang ingin memastikan subsidi tepat sasaran, seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang lebih efisien, misalnya melalui sistem pencatatan berbasis digital atau kartu khusus yang mudah diakses oleh masyarakat miskin.
Oleh karena itu, aturan ini harus dikaji ulang. Pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada kebijakan administratif tanpa melihat dampaknya di lapangan. Jangan sampai upaya mengatur distribusi gas justru memperburuk kehidupan rakyat kecil dan pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Kasihan rakyat kecil, mereka tidak seharusnya menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. (Red)
