 |
Saumlaki, Kapatanews.com - DPRD tidak boleh sekadar menjadi pendengar pasif. Suara rakyat Lermatang dipasung dalam ruang rapat yang dingin. Lembaga legislatif wajib membongkar kejanggalan dan menuntut jawaban pasti sebelum hak warga lenyap ditelan janji manis.
Di satu sisi, mega profil Blok Masela terus menggilas ratusan hektar tanah. Di sisi lain, warga Lermatang justru terancam kehilangan ruang hidup. Tanaman tumbuh mereka didata, diuji, lalu perlahan digantung tanpa kepastian angka kompensasi.
DPRD bukan penilai teknis atau eksekutor anggaran. Tapi kalian adalah wakil rakyat penanggung fungsi pengawasan.
Jangan biarkan wewenang itu membusuk, sementara warga Lermatang dipaksa menelan ketidakpastian yang sengaja dipelihara demi kepentingan tertentu.
Polemik sengketa data tak akan selesai dengan narasi manis. DPRD harus berani meminta dokumen verifikasi secara telanjang. Jika ada manipulasi atau penghilangan objek milik warga, bongkar dalangnya sekarang tanpa ada yang disembunyikan.
Pola busuk menggelar rapat lalu menghilang harus segera dihentikan. Berita gertakan di media cuma panggung sandiwara murahan. Rakyat butuh eksekusi riil atas hak tanah mereka, bukan sekadar janji formalitas yang menguap usai kamera dimatikan.
DPRD jangan bertindak sebagai penonton mati rasa di balik megaproyek. Di balik raksasanya angka 662 hektar, ada jeritan ribuan nyawa. Jangan biarkan investor memburu untung dengan menginjak-injak seluruh sumber penghidupan warga Lermatang.
Saling melempar tuduhan lewat media adalah lelucon konyol.
Buka seluruh data Satgas secara transparan di hadapan publik. Biarkan dokumen otentik berbicara demi membuktikan siapa penjahat sebenarnya yang bermain dalam sengketa pembebasan lahan ini.
Masyarakat muak melihat gaya politisi yang gertak sambal. Berhentilah bersilat lidah di depan kamera demi simpati publik. Buktikan taring kelembagaan DPRD lewat dokumen, verifikasi ketat, serta desakan nyata yang memaksa penentu kebijakan bergerak.
Tanyakan kalimat paling mendasar dengan seruan tegas: kapan? Rakyat tidak bisa makan dari timeline abstrak yang terus diulur. Berikan tanggal pasti penyelesaian, sebelum amarah warga meledak akibat dipermainkan birokrasi yang sengaja lambat.
Masyarakat Lermatang tidak boleh dibiarkan mengemis haknya sendiri. Sistem harus dipaksa terbuka dan akuntabel. DPRD wajib membangun mekanisme pengawasan ketat agar warga tidak menjadi korban permainan teknokratis yang licik dan sangat menyesatkan.
Pencegahan jauh lebih baik daripada menunggu amuk massa pecah. Jangan bertindak setelah api kemarahan rakyat membakar habis kepercayaan. Pengawasan yang mati suri hanya akan memicu bentrokan berdarah antara warga terdampak dan aparat keamanan.
Kata "masih diproses" adalah tameng kebohongan paling busuk. DPRD harus merobek alibi licik tersebut dengan audit berkala. Kejar detail hambatan, seret pihak bertanggung jawab, dan patok batas waktu akhir penyelesaian secara tegas.
Inilah ajang pembuktian integritas DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jangan biarkan fungsi pengawasan tumpul dan dijual. Ambil data, cocokkan di lapangan, kawal proses hukumnya, lalu seret para manipulator lahan ke ruang pertanggungjawaban publik.
Blok Masela akan terus bergerak melibas apa saja. DPRD harus memegang kendali pengawasan sekarang juga sebelum terlambat. Buka mata, gerakkan instrumen kelembagaan, dan pastikan tidak ada satu pun hak warga Lermatang yang dikorbankan.
Redaksi menuntut keberpihakan mutlak pada kebenaran dan data sah. Bukan pembelaan emosional, apalagi transaksi politik kotor. Jika DPRD tetap bungkam, kalian sah menjadi bagian dari konspirasi yang merampas masa depan rakyat Lermatang sendiri.
Redaksi - Jurnalinvestigasi
