Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Alusi Bukjalim Tahun Anggaran 2026 memanas setelah peserta rapat mempertanyakan dasar atau panduan yang digunakan dalam pembahasan anggaran desa.
Permintaan dokumen acuan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Alusi Bukjalim, Yosep Angwarmas. Peserta menilai panduan diperlukan agar pembahasan perubahan APBDes berlangsung terbuka, terukur, dan dapat dipahami seluruh pihak yang terlibat.
Katerina Bothmir, peserta rapat sekaligus Ketua RT 01/RW 01, membenarkan permintaan tersebut saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa, 15 September 2026. Menurut Katerina, permintaan panduan justru dipersoalkan dari sisi kewenangannya.
“Anda tidak memiliki kewenangan untuk meminta panduan pembahasan APBDes,” demikian pernyataan yang dikutip Katerina dari Kepala Desa Yosep Angwarmas.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan dalam forum. Katerina bersama peserta lainnya tetap mempertanyakan pentingnya dokumen acuan untuk memastikan pembahasan perubahan APBDes memiliki dasar yang jelas.
Polemik tidak berhenti setelah rapat berakhir. Berdasarkan keterangan peserta rapat, Keluarga Yosep Angwarmas bersama istrinya, Agnes Metintomwat, diduga mendatangi rumah Katerina Bothmir pada malam hari.
Kedatangan tersebut dipersepsikan pihak peserta rapat sebagai tekanan terhadap warga yang sebelumnya menyampaikan pertanyaan dalam forum APBDes. Namun, dugaan intimidasi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta karena keterangan langsung dari pihak yang disebut belum diperoleh.
Persoalan kemudian melebar setelah nama Imelda Nanaryain, yang disebut sebagai pegawai BUMD PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dikaitkan dengan dugaan tindakan intimidasi terhadap peserta rapat di rumah Katerina.
Kepala Bagian Umum PDAM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Remsi Lambiombir, mengatakan pihaknya akan memanggil Imelda untuk meminta penjelasan mengenai dugaan tersebut.
“Saya akan memanggil staf saya, Imelda Nanaryain, terkait dugaan keterlibatannya dalam intimidasi terhadap peserta rapat perubahan APBDes di Desa Alusi Bukjalim. Saya akan memberikan tindakan atau sanksi yang keras,” kata Remsi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis, 17 September 2026.
Remsi juga menyatakan bahwa pihaknya mengetahui status Imelda sebagai staf PDAM. Ia menegaskan dugaan tindakan tersebut akan menjadi perhatian internal dan menyatakan tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi.
Di sisi lain, substansi awal persoalan tetap berada pada pembahasan perubahan APBDes. Permintaan peserta mengenai panduan pembahasan menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Hingga berita ini ditulis, Yosep Angwarmas dan Agnes Metintomwat belum memberikan tanggapan langsung mengenai kedatangan mereka ke rumah Katerina maupun dugaan intimidasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik. (*)
