*KABUPATEN BEKASI* — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyoroti tajam proyek pembangunan jembatan di Kampung Pulo Kendal, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, yang terindikasi mengalami keterlambatan pekerjaan berdasarkan temuan ketidaksesuaian tanggal antara pelaksanaan di lapangan dan papan informasi proyek.
Dalam papan proyek yang terpasang, disebutkan bahwa pembangunan jembatan Jalan Utama Suaip dimulai sejak 20 Februari 2025 dan akan berakhir pada 19 Juni 2025. Namun berdasarkan penelusuran di lapangan, aktivitas pekerjaan baru terlihat mulai berlangsung pada awal Juni 2025.
“Jika benar pengerjaan baru dimulai pada 1 Juni, maka praktis hanya tersisa kurang dari tiga pekan untuk menyelesaikan proyek yang bernilai hampir Rp1,5 miliar. Ini mengundang kekhawatiran soal kualitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran publik,” ujar Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, Minggu (8/6/2025).
Proyek ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025 dan dikerjakan oleh rekanan pelaksana CV Aliza Sejahtera Semesta, di bawah koordinasi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
PWI Bekasi Raya menilai bahwa ketidaksesuaian informasi publik seperti ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur lainnya.
“Papan proyek bukan sekadar formalitas. Ia adalah instrumen akuntabilitas publik. Ketika informasi di papan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka potensi pelanggaran administratif hingga indikasi pelanggaran hukum harus ditelusuri,” tegas Ade Muksin.
PWI Bekasi Raya mendorong dinas terkait untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat dan memastikan tidak ada upaya pengaburan informasi publik. Selain itu, pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksana proyek perlu dilakukan secara ketat agar mutu dan waktu pelaksanaan tetap terjaga sesuai kontrak.
“PWI sebagai bagian dari pilar demokrasi akan terus memantau proyek-proyek publik demi memastikan asas keterbukaan informasi dan efisiensi anggaran daerah,” pungkas Ade.
