Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Suasana di Desa Alusi Bukjalim memanas setelah muncul laporan dugaan pemalsuan tanda tangan sejumlah warga dalam dokumen pelaporan terhadap Ketua BPD setempat. Peristiwa ini menyeret nama Kepala Desa (Kades) Yosep Anggormas dan memicu reaksi keras dari warga.
Pantauan di lapangan, beberapa warga mendatangi wartawan untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap pencatutan nama dalam daftar pendukung pelaporan. Mereka menilai tindakan tersebut merugikan dan menuntut agar kasus segera dibawa ke jalur hukum.
Agustinus Anggormas, salah satu warga yang namanya tercantum dalam daftar tersebut, menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan dukungan sebagaimana tertulis dalam surat itu. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan dokumen tersebut setelah melihat salinannya.
“Saya akan menuntut Kades Yosep Anggormas atas pencatutan nama saya! Nama saya ada di daftar pendukung tanpa konfirmasi sepeser pun. Ada oknum yang berani menjiplak tanda tangan saya,” tegas Agustinus.
Ia menambahkan bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen itu bukan miliknya.
“Saya dan beberapa warga lain menjadi korban pencemaran nama baik. Kami tidak pernah tahu-menahu soal daftar pendukung itu, apalagi sampai menandatanganinya. Tiba-tiba nama kami muncul dalam daftar, lengkap dengan tanda tangan palsu!,”ungkapnya.
Agustinus mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa warga yang mengalami hal serupa. Mereka bersepakat untuk menempuh proses hukum sebagai langkah klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban.
Pernyataan serupa disampaikan Paulus Batlayeri. Ia menyayangkan namanya dicantumkan sebagai pendukung pelaporan BPD, padahal ia merasa tidak pernah dimintai persetujuan maupun tanda tangan.
“Saya sangat tidak setuju nama saya tertera di daftar nama pendukung pelaporan penolakan BPD ini! Saya akan kejar oknum di balik semua ini. Akan saya proses hukum pelaku yang menciptakan tanda tangan saya di surat tersebut, karena ini menyangkut nama baik dan fitnah bagi saya!” ujar Paulus.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai upaya provokatif yang dapat merusak ketentraman warga.
“Oknum yang diduga sebagai dalang pembuat surat tersebut adalah provokator yang ingin merusak keamanan dan ketentraman masyarakat Desa Alusi Bukjalim!”
Sementara itu, seorang tokoh masyarakat berinisial B.A., yang ditemui di seputaran Kota Saumlaki pada hari yang sama, mengaku menerima keluhan dari warga terkait cara pengumpulan tanda tangan. Ia menyebut beberapa warga diminta menandatangani dokumen tanpa penjelasan memadai.
“Warga tidak diberi tahu surat itu tentang apa dan untuk apa. Sama sekali tidak ada keterangan dari pihak mana pun,” ungkap B.A.
Ia menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.
Kasus pemalsuan tanda tangan ini memperpanjang deretan persoalan yang belakangan muncul di Desa Alusi Bukjalim. Sebelumnya, Ketua BPD juga dikabarkan terlibat perselisihan terkait pelaksanaan pembangunan desa, yang turut memicu dinamika internal di tingkat masyarakat.
Warga berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan serta memeriksa dokumen yang beredar. Mereka meminta agar penyelidikan dilakukan secara terbuka demi menjaga stabilitas sosial di lingkungan desa.
Situasi di lapangan masih terpantau dinamis. Beberapa warga terlihat berkumpul di balai desa untuk berdiskusi, sementara lainnya memilih menunggu langkah aparat sebelum mengambil posisi lebih jauh dalam polemik ini.
Hingga berita ini diturunkan, Kades Yosep Anggormas belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon belum memperoleh respons dari pihak pemerintah desa. (BN)
