KUBU RAYA,Media Jurnal Investigasi – Proyek penggantian Jembatan Sungai Kakap pada ruas Jalan Batas Kota Pontianak–Sungai Kakap yang menelan anggaran sebesar Rp8.857.074.000 menjadi perhatian publik setelah ditemukan sejumlah retakan pada bagian konstruksi serta dugaan kemiringan pada salah satu sisi bangunan yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan.
Temuan tersebut diperoleh tim awak media saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Jumat, 5 Juni 2026. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, terlihat adanya retakan pada dinding penahan tanah (abutment) dan oprit jembatan di beberapa titik. Selain itu, terdapat indikasi kemiringan pada sisi kiri jembatan dari arah Pasar Sungai Kakap menuju Kota Pontianak.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut merupakan pembangunan struktur jembatan girder bentang 3 x 20 meter dengan Nomor Kontrak 630/06/SPJJBT-KKP/PUPR-8/2025 tertanggal 31 Oktober 2025.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Cahaya Sriwijaya Abadi KSO PT Nusa Teknik Abadi dengan masa pelaksanaan selama 57 hari kalender. Adapun pengawasan proyek dilakukan oleh PT Fini Rekayasa Konsultan KSO PT Arkade Gahana Konsultan bersama PT Madya Jasa Konsultan.
Kondisi bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan pada usia yang relatif baru tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait kualitas pekerjaan konstruksi, mutu material, efektivitas pengawasan teknis, hingga proses pengendalian mutu dan serah terima pekerjaan.
Kepala Desa Benarkan Adanya Dugaan Kemiringan
Kepala Desa Sungai Kakap, Syarif Said, membenarkan adanya indikasi kemiringan pada bangunan jembatan tersebut.
"Memang benar, berdasarkan pengamatan yang ada, bangunan jembatan tersebut saat ini terlihat mengalami kemiringan. Jika dari arah Pasar Sungai Kakap menuju Pontianak, bagian sebelah kiri tampak mengalami kemiringan," ujarnya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat perhatian masyarakat karena jembatan tersebut merupakan salah satu akses utama yang menghubungkan Kecamatan Sungai Kakap dengan Kota Pontianak.
Audit Teknis Dinilai Mendesak
Sejumlah kalangan menilai perlu dilakukan audit teknis independen guna memastikan penyebab munculnya retakan maupun dugaan kemiringan yang terjadi pada konstruksi jembatan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, mutu, dan keberlanjutan. Penyedia jasa juga bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan sesuai standar teknis yang dipersyaratkan.
Selain kontraktor pelaksana, fungsi pengawasan mutu juga melekat pada konsultan pengawas dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengendalian mutu proyek pemerintah.
Dugaan Pelanggaran Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan
Pengamat hukum menegaskan bahwa kerusakan dini pada proyek infrastruktur tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui audit teknis dan audit investigatif yang objektif.
Beberapa aspek yang umumnya menjadi fokus pemeriksaan meliputi kesesuaian volume pekerjaan, mutu material, hasil pengujian teknis, pelaksanaan pengawasan proyek, hingga mekanisme pembayaran pekerjaan.
Apabila nantinya ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka proses penegakan hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menunggu Penjelasan Resmi
Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, Inspektorat, maupun pihak terkait lainnya segera melakukan pemeriksaan menyeluruh serta memberikan penjelasan resmi kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu, 6 Juni 2026, pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab munculnya retakan dan dugaan kemiringan pada Jembatan Sungai Kakap tersebut.
(Tim)
