PONTIANAK – Proyek pembangunan jalan rabat beton di kawasan Padat Karya, Jalan Kebangkitan, Gang Wakaf, RT 004/RW 028, Kota Pontianak, menuai sorotan masyarakat.
Infrastruktur yang baru saja selesai dikerjakan itu dilaporkan telah mengalami retakan pada sejumlah bagian, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan serta efektivitas pengawasan proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, proyek tersebut dikerjakan oleh CV, Karya Bangun Kontruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp197.510.000, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi pelaksana.
Pembangunan yang semula diharapkan mampu meningkatkan akses dan kenyamanan masyarakat justru memunculkan kekecewaan.
Sejumlah warga menilai keretakan yang muncul dalam waktu relatif singkat patut menjadi perhatian serius karena dikhawatirkan mengindikasikan adanya persoalan pada mutu pekerjaan, metode pelaksanaan, atau pengawasan teknis.
Dugaan tersebut tentu masih memerlukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
"Kami bersyukur akhirnya jalan ini dibangun karena memang sudah lama dinantikan.
Tetapi kami juga kecewa, sebab belum lama selesai, sudah terlihat retak.
Kami berharap pemerintah segera turun mengecek agar masyarakat mendapat penjelasan yang jelas," ujar salah seorang warga kepada tim investigasi, Selasa (28/7/2026).
Fenomena kerusakan dini pada proyek yang dibiayai dari uang negara tersebut memunculkan tuntutan agar seluruh proses pelaksanaan dievaluasi secara menyeluruh.
Warga berharap instansi teknis melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk apabila diperlukan melalui uji mutu konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diketahui penyebab munculnya retakan tersebut.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik semakin diperketat. Menurut warga, setiap rupiah yang berasal dari APBD harus diwujudkan dalam pembangunan yang berkualitas, tahan lama, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Apabila dari hasil pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kekurangan mutu, atau ketidaksesuaian dengan kontrak, warga berharap pihak terkait segera mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk melakukan perbaikan, evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, maupun tindakan administratif apabila memang terdapat pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Karya Bangun Kontruksi maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi jalan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, sehingga klarifikasi maupun penjelasan resmi dapat dimuat secara berimbang.
Sumber: Tim Investigasi / Warga.
