GORONTALO, Jurnal Investigasi — LSM Komunitas Independent Bersama Azas Rakyat (KIBAR) Wilayah Indonesia Timur, hari ini, Senin (26/10/2026), resmi menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Polda Gorontalo terkait sejumlah paket pekerjaan pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo Tahun Anggaran 2025–2026.
Ketua LSM KIBAR Wilayah Indonesia Timur, Hengki Maliki, menegaskan bahwa terdapat sekitar enam paket pekerjaan yang menjadi perhatian, terdiri atas satu paket pada Satuan Kerja PJSA dan lima paket pada Satuan Kerja PJPA, meliputi pekerjaan perkuatan sungai, irigasi, air baku, dan pekerjaan terkait lainnya.
“Selain melaporkan kepada aparat penegak hukum di daerah dengan tembusan kepada Kejaksaan Agung dan Irwasum, kami juga akan menyampaikan surat permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi V DPR RI dengan mengundang pihak BWS Sulawesi II Gorontalo serta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum,” tegas Hengki saat diwawancarai media ini.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen KIBAR untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan.
Hengki menyebutkan, pihaknya sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, karena dinilai belum memperoleh tindak lanjut yang memadai, KIBAR memutuskan meneruskan laporan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait.
“Kami akan terus mengawal dan menyampaikan laporan sampai persoalan ini benar-benar ditindaklanjuti. Kami berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Hengki.
KIBAR menegaskan, laporan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan terhadap aspek teknis, administrasi, dan penggunaan anggaran pada paket-paket pekerjaan yang dimaksud. Dugaan pelanggaran maupun potensi kerugian negara perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang berwenang sesuai prosedur hukum.
(741)
