Karawang Media Jurnal Investigasi — Proyek Optimalisasi Lahan Non Rawa yang dikerjakan Gapoktan Bina Tani X di Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan tajam. Sebagian pembangunan turap saluran air yang dibiayai APBN melalui Kementerian Pertanian diduga tidak sesuai ketentuan. Pengawasan pihak terkait pun dipertanyakan.
Proyek yang menggunakan uang negara tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat. Jika kondisi fisik pekerjaan diduga menyimpang dari perencanaan, pihak berwenang wajib turun ke lapangan, bukan sekadar duduk memeriksa laporan administratif.
“Jangan sampai uang negara keluar, tetapi pekerjaan di lapangan justru diduga tidak sesuai aturan. Pengawas jangan tutup mata! Periksa turapnya, ukur volumenya, cek spesifikasinya, dan cocokkan dengan perencanaan. Kalau ditemukan pelanggaran, tindak tegas siapa pun yang bertanggung jawab,” tegas seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan. Karena itu, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, serta BPLIP Kelas I Bandung didesak segera melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh dan transparan.
Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas, sementara kualitas pekerjaan luput dari pemeriksaan. Proyek yang dibiayai APBN harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara fisik.
Masyarakat juga meminta agar hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka. Apabila ditemukan ketidaksesuaian volume, spesifikasi, atau pelaksanaan yang bertentangan dengan ketentuan, pihak terkait harus mengambil langkah sesuai aturan dan memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jangan tunggu persoalan membesar baru sibuk bertindak. Uang negara harus dijaga, bukan dibiarkan tanpa kontrol. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai, buktikan melalui pemeriksaan lapangan. Kalau ada pelanggaran, jangan lindungi siapa pun,” tegasnya.
Kini, sorotan publik mengarah pada keseriusan instansi terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan. Publik membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji evaluasi atau pemeriksaan di atas kertas.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti dan masih memerlukan verifikasi teknis. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Gapoktan Bina Tani X, pihak pelaksana, serta instansi terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
( Mahudin ).
