Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates
{{ date }}
{{ time }}
DIGITAL CLOCK with Vue.js

Bupati Mimika Diperiksa Polda Papua Tengah, Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Rp28 Miliar Terus Didalami

Ferry Nelson Saily
16 November 2026
Last Updated 2026-11-16T03:14:37Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates

 

Media Jurnal Investigasi, Timika, Papua Tengah. – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dengan nilai mencapai Rp28 miliar.


Dalam perkembangan terbaru, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Tengah telah memanggil dan memeriksa Bupati Mimika, Johannes Rettob, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.


Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Mimika merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut.


"Untuk Bupati Mimika, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan sebagai saksi dan sudah dilakukan pemeriksaan," ujar Jermias Rontini kepada awak media usai memimpin apel pagi di SMA Negeri 1 Mimika, Senin (16/11/2026).


Kapolda menegaskan, pemeriksaan tidak berhenti pada Bupati Mimika. Penyidik juga akan memanggil sejumlah pejabat lain yang saat itu menjabat dan diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan maupun penggunaan dana hibah KPU Mimika.


"Tidak hanya bupati. Kita lihat nanti siapa saja yang waktu itu menjabat ketika peristiwa ini terjadi. Semuanya akan kita lakukan pemeriksaan," tegasnya.


Sejauh ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Tengah telah meminta keterangan lebih dari 40 orang saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti sekaligus menelusuri alur penggunaan anggaran hibah yang menjadi objek penyelidikan dan penyidikan perkara.


Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga berencana meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta guna memperkuat proses penanganan perkara dari aspek hukum maupun pengelolaan keuangan negara.


Terkait besaran kerugian negara, Kapolda menyampaikan bahwa hingga saat ini nilainya belum dapat dipastikan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.


"Kerugian negara belum diketahui karena ini masih pemeriksaan. Nanti kita akan ekspos," jelasnya.


Jermias menegaskan, penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika menjadi salah satu perhatian serius Polda Papua Tengah. Ia memastikan proses hukum akan terus dikawal hingga mencapai tahapan persidangan.


"Masalah ini bagi saya punya arti besar bagi kabupaten ini. Ini salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum sampai ke pengadilan," ungkapnya.


Kapolda juga mengingatkan seluruh pejabat di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran negara.


Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.


Kapolda turut meminta media massa ikut mengawal perkembangan kasus tersebut agar proses penegakan hukum dapat diketahui masyarakat secara transparan.


Dengan pemeriksaan terhadap Bupati Mimika, lebih dari 40 saksi, serta rencana pemeriksaan ahli, penyidik kini terus mengembangkan pengusutan dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika senilai Rp28 miliar tersebut.


Publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut, termasuk hasil pemeriksaan ahli dan penghitungan resmi kerugian negara yang nantinya akan disampaikan oleh penyidik. (FNS).

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl