MAJALENGKA, MEDIA JURNAL INVESTIGASI– Suara masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan.
Hal itu tercermin dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Rinna Sri Isdiyati, S.E., yang bertemu langsung dengan ratusan warga di Blok Pancurendang Landeuh, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Selasa (10/11/2026).
Dalam agenda Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, rehabilitasi bangunan madrasah, hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif akibat perubahan data desil.
Rinna, legislator Fraksi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, hadir bersama Ketua Ranting dan Ketua RT setempat.
Kehadirannya disambut antusias masyarakat yang berharap aspirasi mereka tidak sekadar didengar, tetapi juga diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan penganggaran.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan pembangunan menjadi perhatian.
Infrastruktur jalan lingkungan dan kondisi bangunan madrasah menjadi dua kebutuhan yang disampaikan masyarakat untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Rinna menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya dengan memasukkan usulan ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun anggaran 2028.
"Akan dimasukkan di 2028 melalui Musrenbang kecamatan nanti akan masuk ke Pokir saya. Jalan lingkar itu kan ranahnya BBWS, nanti saya akan lihat dulu," ungkap Rinna.
Ia juga menjelaskan bahwa penanganan jalan lingkar perlu ditelusuri terlebih dahulu karena berkaitan dengan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dengan demikian, langkah perjuangannya dapat disesuaikan dengan ketentuan dan instansi yang berwenang.
Namun, perhatian Rinna tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik. Persoalan jaminan kesehatan masyarakat turut menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut.
Sejumlah warga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak lagi aktif setelah adanya perubahan atau penetapan desil. Kondisi ini menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dan perawatan rumah sakit.
Rinna mengakui bahwa penetapan desil bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan menutup mata terhadap kesulitan warga yang membutuhkan pendampingan ketika menghadapi persoalan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, persoalan kesehatan memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan administrasi.
"Saya selaku wakil rakyat akan selalu berusaha membantu. Kalau BPJS itu kan terkait dengan nyawa. Ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan, saya akan turun langsung," tegasnya.
Rinna juga menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat sesuai kapasitas dan kewenangannya sebagai anggota legislatif.
Reses tersebut menjadi pengingat bahwa tugas seorang wakil rakyat tidak berhenti pada ruang sidang maupun pembahasan anggaran. Ada persoalan nyata di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian, komunikasi, serta tindak lanjut.
Kini, harapan warga Pancurendang Landeuh tertuju pada realisasi berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Sebab, bagi masyarakat, pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, kepercayaan rakyat terhadap wakilnya akan terus diuji melalui sejauh mana aspirasi yang disampaikan mampu diperjuangkan menjadi program dan kebijakan yang membawa manfaat nyata.**
