Majalengka,Media Jurnal Investigasi- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M. melaksanakan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Gedung Nyi Rambut Kasih Majalengka, Sabtu (24/05/25).
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, termasuk ketentuan hukum, pedoman penyelenggaraan, pendidikan inklusif, pendidikan layanan khusus, standar pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, hak dan kewajiban penyelenggara pendidikan dan peserta didik, dan perlindungan pendidik. Dengan tujuan melakukan harmonisasi peraturan di bidang pendidikan dan membentuk generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.
Dalam kegiatan tersebut, Yomanius Untung menjelaskan bahwa pergaulan dan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. Ketika anak yang terbiasa merokok atau narkoba, meskipun dia didisiplinkan selama satu minggu tidak merokok dan berhasil, ketika dia kembali ke pergaulan dan lingkungan yang merokok, teman-temannya sehabis makan merokok, ngopi merokok, ngobrol merokok, maka dia akan tergoda untuk merokok kembali begitupun narkoba.
"Untuk tahap pertama sebagai icebreaking, pendidikan kedisiplinan itu bagus, tapi harus ditindaklanjuti untuk menyelesaikan akar-akar persoalan," Jelas Yomanius.
Yomanius juga menerangkan, yang lebih berbahaya lagi ketika mereka yang sudah addict atau kecanduan narkoba, ada 16 kalau tidak salah yang sakau di sana. Ini akan menjadi beban lingkungan, beban sekolah dan orangtua. Kalau sudah addict dia akan memenuhi keinginannya dengan berbagai cara, dia pelajar bagaimana dia dapat duit dan membeli? Pasti dia akan menggerogoti orangtuanya.
"Dari hasil wawancara ke 112 orang yang masuk ke dunia penyalahgunaan narkoba, yang paling dominan adalah rayuan dari teman-temannya untuk mencicipi dan itu gratis bahkan ditawar-tawarkan sehingga yang bersangkutan mencoba, hingga yang bersangkutan meminta barulah berubah strategi dari memberi jadi menjual," Terangnya.
Yamanius Untung menyoroti kebijakan mengenai ijazah tidak boleh ditahan dan harus dibagikan, namun kebijakan tersebut terasa tidak adil bagi sekolah swasta yang sumber pendapatannya dari pembayaran peserta didik.
"Bagi sekolah swasta, sumber pendapatannya dari siswa, siswa yang tidak bayar dia harus bayar utangnya, itukan urusan perjanjian antara sekolah dan orangtua siswa. Yang kemudian tidak bayar, ya harus bayar, dipenghujung dia harus bayar," Tegasnya.
Meskipun kenyataannya ketika siswa belum bayar tetap bisa mengikuti ujian atau semesteran karena kebijakan sekolah, bahkan setelah beres sekolah atau kelulusan meskipun belum bayar tunggakan, karena anak akan bekerja maka legalisir ijazah diberikan.
"Namun tiba-tiba ada dorongan ijazah aslinya harus diberikan tanpa syarat. Itu yang saya tidak setuju, karena apa dampaknya? Besok lusa banyak anak di sekolah swasta yang tidak mau bayar spp, karena anggapan nanti juga beres," Ungkapnya.
Yomanius menambah, bahkan ada orangtua siswa yang datang ke sekolah minta uang dikembalikan. Utang dia, dia bayar tapi minta dikembalikan, kenapa? Karena dianggap masalah utang piutang beres.
Hal tersebut harus menjadi fokus pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan peraturan sehingga tidak menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya, maka harus dicari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah dikedua belah pihak.
G.n
