Majalengka, JURNAL INVESTIGASI--- Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka berikan apresiasi terhadap langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang telah gencar dalam mensosialisasikan pajak daerah.
"Saya mengapresiasi kepada Bapenda Majalengka yang melakukan pendataan wajib pajak," ujar Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, S.H., didampingi Anggota, Rinna Sri Isdiyati, S.E., seusai memberikan materi dalam sosialisasi Bapenda di Gedung Nyi Rambut Kasih, Selasa, (7/10/25).
Ia juga menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting. Karena Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang hubungan keuangan antara daerah dan pusat ada regulasi peraturan baru yang rubah secara signifikan.
"Kami sebagai narasumber yang diundang Bapenda harus menjelaskan kepada wajib pajak, Perda ini dibuat karena ada Undang-undang di atasnya,"
"Jadi Perda tentang pajak itu akan sama se-Indonesia. Tidak hanya di Majalengka," terangnya.
Sementara, Kepala Bapenda Majalengka, Rachmat Gunandar, S.STP., M.Si., menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya pihaknya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tugas kami Bapenda, kan bagaimana mengawas pendapatan asli daerah aman dan dari para wajib pajak itu sampai ke kas daerah," ucap Rachmat.
Kita sambung dia, sedang mencari celah, sebenarnya kenapa pajak daerah itu belum optimal. Apakah dari sisi kesadaran masyarakat atau dari wajib pajak dalam hal ini para pengusaha yang belum menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2023.
"Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa tercipta kesadaran. Tidak hanya dari wajib pajak tetapi juga dari pelaku usaha untuk menerapkan aturan 10% bagi restoran," tandasnya.(*)
