Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Tuduhan mengenai dugaan penguasaan sumur bor yang bersumber dari Pokok Pikiran DPRD akhirnya dijawab langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ambrosius Rahanwati, melalui klarifikasi resmi kepada media. Rabu, (8/04/2026)
Klarifikasi tersebut disampaikan Rahanwati melalui sambungan telepon WhatsApp kepada wartawan di Saumlaki, Rabu, delapan April dua ribu dua puluh enam, menanggapi pemberitaan yang dinilainya tidak sesuai fakta sebenarnya di lapangan.
Ia menegaskan bahwa tudingan yang menyebut dirinya memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi merupakan informasi yang keliru, tidak berdasar, dan berpotensi menyesatkan opini publik secara luas di tengah masyarakat.
Menurut Rahanwati, sumur bor yang berada di rumah pribadinya sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan program Pokir DPRD maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dituduhkan sebelumnya.
“Perlu saya tegaskan, sumur bor di rumah saya itu bukan dari APBD atau Pokir, melainkan murni saya bangun menggunakan dana pribadi tanpa melibatkan anggaran pemerintah daerah,” ujarnya tegas.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan sumur bor tersebut dilakukan secara mandiri dengan biaya sekitar sepuluh juta rupiah yang sepenuhnya berasal dari keuangan pribadinya, tanpa campur tangan pihak manapun dalam proses tersebut.
Menurutnya, keputusan membangun sumur bor tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan riil akan ketersediaan air bersih yang cukup tinggi di lingkungan rumahnya yang sering dikunjungi banyak orang setiap bulan.
“Di rumah saya itu sering ada keluarga dan masyarakat dari Molumaru yang datang dan tinggal sementara, bahkan dalam satu bulan jumlahnya bisa mencapai seratus orang dengan kebutuhan air cukup besar,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Rahanwati, membuat kebutuhan air meningkat signifikan sehingga dirinya mengambil inisiatif membangun sumur bor sendiri guna memastikan ketersediaan air bagi seluruh tamu yang datang tersebut.
Ia juga menepis anggapan bahwa sumur bor tersebut bersifat eksklusif dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, karena menurutnya masyarakat sekitar tetap diperbolehkan memanfaatkan sumber air tersebut apabila membutuhkan.
“Kalau ada warga yang mau ambil air, silahkan saja, tidak pernah saya larang, jadi tidak benar kalau disebut hanya untuk kepentingan pribadi atau ditutup aksesnya,” ujarnya menjelaskan.
Terkait program sumur bor yang bersumber dari Pokir DPRD tahun anggaran dua ribu dua puluh satu, Rahanwati mengakui program tersebut memang ada namun lokasinya berbeda dari yang dituduhkan saat ini.
“Program Pokir itu memang ada, tetapi bukan berada di lokasi rumah saya, sehingga tidak bisa disamakan atau dikaitkan secara langsung dengan sumur bor yang saya bangun pribadi,” katanya.
Ia menilai penting untuk meluruskan informasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif maupun dirinya sebagai individu.
Rahanwati juga menyayangkan pemberitaan sebelumnya yang menurutnya tidak melalui proses konfirmasi langsung kepada dirinya sebagai pihak yang disebut, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak berimbang.
“Saya tidak pernah dihubungi untuk dimintai keterangan sebelumnya, tiba-tiba sudah muncul tuduhan seperti itu, tentu ini sangat merugikan saya secara pribadi maupun sebagai pejabat publik,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemberitaan tanpa konfirmasi dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat serta berpotensi mencederai prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang mengedepankan keberimbangan dan akurasi informasi secara menyeluruh.
Meski demikian, Rahanwati menyatakan kesiapannya untuk memberikan bukti-bukti pendukung apabila diperlukan guna membuktikan bahwa sumur bor tersebut benar-benar dibangun menggunakan dana pribadi tanpa keterlibatan anggaran pemerintah.
“Saya siap menunjukkan bukti jika dibutuhkan, karena saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengambil hak masyarakat, apalagi memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi,” tegasnya kembali.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap objektif dalam menerima setiap informasi yang beredar, serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa melihat fakta yang utuh dan melakukan verifikasi secara menyeluruh.
Rahanwati berharap klarifikasi yang disampaikan ini dapat meluruskan informasi yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap dirinya sebagai wakil rakyat di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Abraham Jaolath, turut memberikan penjelasan guna meluruskan informasi yang berkembang di publik terkait keberadaan sumur bor dimaksud tersebut.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan data serta penelusuran internal yang dilakukan pihaknya, sumur bor tersebut tidak tercatat sebagai bagian dari program pembangunan yang dibiayai melalui APBD daerah setempat.
“Dari hasil pengecekan kami, tidak ada item kegiatan APBD yang mengarah pada pembangunan sumur bor di lokasi tersebut, sehingga dapat dipastikan bukan merupakan proyek pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sumur bor tersebut memang bersumber dari dana pribadi sebagaimana telah disampaikan pihak terkait, sehingga penting bagi publik memahami perbedaan antara program pemerintah dan inisiatif individu.
“Kami melihat ini sebagai inisiatif pribadi, bukan kegiatan yang dibiayai negara, sehingga harus dibedakan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi keliru maupun polemik di tengah masyarakat,” tegasnya. (*)
