INDRAMAYU, Media Jurnal Investigasi - Kamis (16 April 2026) — Pemerintah Desa Gabuswetan menggelar pembekalan intensif bagi calon pengurus RT dan RW sebagai langkah strategis menjelang pelantikan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital sekaligus memastikan perlindungan data pribadi warga.
Pembekalan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Gabuswetan tersebut dipimpin langsung oleh Kuwu Gabuswetan, Abdullah Irlan, SH. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya transparansi serta kemandirian pengelolaan data kependudukan di tingkat lingkungan.
Menurutnya, pengurus RT dan RW ke depan dituntut mampu memangkas kerumitan administrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Pemanfaatan sistem digital dinilai menjadi solusi untuk mempercepat dan mengefisienkan pelayanan, khususnya dalam pengelolaan data bantuan sosial.
“Ke depan, warga tidak perlu lagi didatangi untuk dimintai fotokopi KK atau KTP,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas teknis, materi pembekalan juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Para calon pengurus diingatkan agar menjaga kerahasiaan data warga dan tidak menyalahgunakannya, mengingat maraknya kasus pencurian identitas yang dapat berujung pada pinjaman ilegal.
Abdullah Irlan menegaskan, kelalaian dalam menjaga data dapat berdampak pada kerugian finansial bagi masyarakat, sehingga integritas dan tanggung jawab pengurus menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pemerintah Desa Gabuswetan berharap, melalui pembekalan ini, para pengurus RT dan RW mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan responsif.
Sinergi antara pemerintah desa dan pengurus lingkungan juga diharapkan dapat mendukung kelancaran program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tersalurkan secara tepat sasaran.
Dengan kesiapan yang lebih matang, masa transisi kepengurusan RT dan RW di Desa Gabuswetan diharapkan berjalan lancar serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik pungutan liar.
