Bekasi,Media Jurnal Investigasi-Kepedulian terhadap tata kelola lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat lokal kembali menjadi sorotan. Ketua Tim Khusus (Timsus) Lembaga Swadaya Gerakan Pemuda Bekasi (LSM GARDA Bekasi). Andreas Lintang, menyampaikan dugaan adanya pembangunan gudang oleh PT Varitech Energy, yang berada di Kampung Tenjolaut wilayah dusun I Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, yang dinilai belum memenuhi aspek perizinan serta minim komunikasi dengan warga sekitar.
Dalam keterangannya pada Selasa tertanggal 05 Mai 2026. Andreas mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil diskusi internal dan penelusuran di lapangan, pembangunan gudang tersebut diduga tidak disertai izin lingkungan yang memadai. Selain itu, menurutnya, pihak RT dan RW setempat juga belum pernah dilibatkan ataupun menerima penjelasan resmi terkait peruntukan bangunan tersebut.
“Dari informasi yang kami himpun, pembangunan gudang ini diduga tidak melalui proses perizinan lingkungan yang semestinya. Bahkan, perangkat RT dan RW tidak pernah diajak komunikasi. Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat,”ujar ketua timsus LSM Garda Bekasi, Andreas Lintang.
Ia menambahkan, ketidakjelasan fungsi bangunan tersebut turut memicu keresahan warga. Masyarakat berharap adanya keterbukaan informasi, terutama terkait aktivitas usaha yang akan dijalankan serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
“Warga pada prinsipnya tidak menolak investasi. Namun, mereka ingin ada penjelasan yang transparan. Jika memang ini untuk kegiatan usaha, apa bentuknya, bagaimana dampaknya, dan apakah ada peluang kerja bagi masyarakat setempat. Itu yang selama ini tidak pernah disampaikan,”jelasnya.
Lebih lanjut, Andreas menekankan pentingnya etika komunikasi dan penghormatan terhadap pemerintah desa sebagai representasi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah desa, dan warga merupakan kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Atas nama masyarakat, kami dari GARDA Bekasi meminta PT Varitech Energy untuk lebih menghormati kepala desa dan warga lingkungan. Komunikasi yang baik harus dibangun sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” tegasnya.
GARDA Bekasi juga mendorong agar pihak perusahaan segera memberikan klarifikasi terbuka serta melengkapi seluruh perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aktivitas usaha dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial maupun potensi dampak lingkungan yang merugikan.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah turut hadir untuk melakukan pengawasan serta memastikan seluruh proses pembangunan dan operasional perusahaan berjalan sesuai regulasi. Langkah ini dinilai penting guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keterbukaan, kepatuhan hukum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial di lingkungan setempat.
(Iyus Kastelo).
