Medan, _ Jurnal Investigasi .Com.
Pada 16 Juli 2026, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara meminta pertemuan antara Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus menjadikan momentum itu memperkuat integritas penegakan hukum, bukan berhenti pada simbol sinergitas antar lembaga.
Selain itu Sekretaris DPD GMNI Sumatera Utara, Bung Hamdani Hasibuan, S.H, mengatakan masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada institusi penegak hukum untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
"Pertemuan antar pimpinan lembaga penegak hukum tentu merupakan hal yang positif. Namun, ukuran keberhasilannya bukan pada seremoni atau dokumentasi kegiatan, melainkan pada keberanian menghadirkan keadilan dan membangun kembali kepercayaan publik melalui tindakan yang nyata," ujar Hamdani dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sedang menghadapi tantangan serius. Berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat di tingkat nasional, termasuk pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, telah memunculkan tuntutan agar setiap institusi memperkuat mekanisme pengawasan internal dan menegakkan hukum secara konsisten. Dugaan terhadap individu tetap harus diproses sesuai mekanisme hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hamdani menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparat penegak hukum di daerah, termasuk di Sumatera Utara, untuk memastikan setiap proses hukum berjalan secara independen, objektif, dan bebas dari intervensi.
"Rakyat tidak membutuhkan slogan tentang sinergi. Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa hukum benar-benar bekerja tanpa membedakan jabatan, pangkat, kedudukan, maupun latar belakang seseorang. Jika ada dugaan penyimpangan, proses hukum harus berjalan secara profesional dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
DPD GMNI Sumatera Utara juga menyoroti masih banyaknya laporan masyarakat yang menurut mereka memerlukan penyelesaian secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Organisasi tersebut berharap koordinasi antara Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mampu mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik sekaligus memperkuat kepastian hukum.
Selain itu, GMNI Sumut mengingatkan bahwa prinsip equality before the law merupakan fondasi utama negara hukum yang tidak boleh dikompromikan. Penegakan hukum, menurut Hamdani, harus dilakukan secara sama terhadap siapa pun tanpa pengecualian.
"Sinergitas antar lembaga jangan dimaknai sebagai hubungan yang saling melindungi. Sinergitas harus menjadi komitmen bersama untuk saling mengawasi, memperkuat integritas, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara profesional sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Sebagai organisasi kader yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme, DPD GMNI Sumatera Utara menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum di Sumatera Utara.
DPD GMNI Sumatera Utara mendorong agar sinergi yang dibangun Polda Sumut dan Kejati Sumut diwujudkan dalam langkah konkret berupa peningkatan transparansi penanganan perkara, penguatan pengawasan internal, penegakan kode etik, serta pelayanan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Bagi kami, kepercayaan publik tidak lahir dari seremoni, tetapi dari keberanian institusi menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Itulah ukuran sesungguhnya dari sinergitas penegak hukum," tutup Hamdani.
(MJI/Rahmat fajar Sitorus)
