MAJALENGKA,Media Jurnal Investigasi- Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka, melakukan kunjungan lapangan dengan melakukan sidak ke beberapa sekolah yang mendapatkan program revitalisasi dari Kemendikdasmen melalui APBN 2026. Sekolah tersebut diantaranya SDN Majalengka Wetan IV, SDN Majalengka Wetan VII dan SDN Salawana II.
Selain sidak pembangunan sekolah rombongan Komisi III juga melakukan kunjungan terhadap proyek jalan yang berada di Dinas PUTR Kabupaten Majalengka. Diantaranya proyek jalan yang berada di Desa Karyamukti yaitu jalan menuju TPA Heuleut, Ruas jalan Jatitengah - Babajurang dan Babajurang - Pasir Ipis.
Dari hasil kunjungan tersebut Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, menyampaikan catatan penting terhadap pembangunan revitalisasi sekolah terutama pada pemakaian baja ringan yang harus bergaransi 10 tahun dan memiliki sertifikat kontruksi.
Iing menekankan bahwa aplikator baja ringan harus memberikan garansi setidaknya 10 tahun untuk sekolah. Hal ini untuk memberikan jaminan kepada sekolah bahwa baja ringan yang digunakan memberikan jaminan keselamatan pada pihak sekolah.
Hal ini untuk menghindari terjadinya insiden robohnya atap bangunan sekolah yang terjadi beberapa waktu lalu.
Temuan lainnya yaitu pada penggunaan genting yang terjadi di SDN 2 Salawana. Komisi III menyoroti bahwa genting yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Secara fisik genting yang dipakai kurang layak dengan harga yang ada dalam RAB. Bahkan genting yang lama lebih bagus dari pada genting yang baru.
Ia mendorong agar pihak sekolah segera mengganti genting yang dinilai tidak layak tersebut dengan genting yang baru, ujarnya.
Menanggapi rumor tentang adanya pengkondisian dalam pengadaan baja ringan di sejumlah sekolah, Legislator partai PKS ini mengaku perlu penelusuran lebih jauh lagi, namun Ia tidak menampik bahwa adanya sekolah yang memakai perusahaan yang sama terkait pengadaan baja ringan tersebut.
Dan sejauh ini sekolah yang dikunjungi juga betul-betul dikerjakan secara swakelola dan tidak dikerjakan oleh pihak ke tiga, katanya.
Sementara terkait hasil dari kunjungan terhadap proyek jalan, Iing menyampaikan hampir seluruh anggota Komisi III kecewa dan tidak puas terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan atau pengusaha tersebut.
Menurutnya diperlukan langkah lain untuk mencari akar permasalahan kenapa hasil pengerjaan proyek selalu begitu atau tidak maksimal.
Sebagai contoh pada pengerjaan ruas jalan TPA Heuleut yang dinilai kurang baik seperti pada agregat pengerasan jalan yang tidak rata, sehingga jika musim hujan datang matrial agregatnya bisa habis.
Selain itu pada pembangunan TPT yang masih menggunakan komposisi bahan material adukan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga rapuh dan tidak kuat lama.
Karena proyek jalan ini adalah rekomendasi dari dewan, dengan anggaran yang cukup besar, maka pengerjaannya pun harus sesuai dengan anggaran yang telah di alokasikan
Komisi III juga menghimbau kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar mengurangi beban truk pengangkut sampah saat memasuki permukiman warga.
Sorotan lainnya yaitu pada ruas jalan Babajurang melalui pekerjaan rabat beton yang dinilai kurang baik karena sebelum ini PHO dilakukan kondisi jalan sudah terlihat rusak.
Komisi III juga menegaskan bahwa Pihak Dinas PUTR jangan menerima PHO jika kondisi pekerjaannya masih kurang baik. Hal ini untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah hasil dan kualitas pekerjaannya harus bagus dan memuaskan masyarakat
Ganjar
