Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates
{{ date }}
{{ time }}
DIGITAL CLOCK with Vue.js

Dapur SPPG Pasindangan Lumpuh: Dugaan Dominasi Politisi DPRD dan Persoalan Tata Kelola, BGN Didesak Turun Tangan

Redaktur
15 November 2026
Last Updated 2026-11-15T02:54:29Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates

 


Majalengka, Jurnal Investigasi— Penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasindangan dengan ID : ZFTMU7YA di bawah naungan Yayasan Sinar Baru Tiga, yang berlokasi di Blok Lamaran Kulon, Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, kini menjadi sorotan tajam. Dapur yang sebelumnya menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mengalami kelumpuhan operasional dan menyisakan sejumlah persoalan serius.



Berdasarkan penelusuran investigatif, konfirmasi langsung dengan sejumlah narasumber serta pencermatan terhadap ketentuan tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, persoalan yang terjadi tidak sekadar menyangkut administrasi pemindahan lokasi. Sejumlah fakta justru mengarah pada dugaan persoalan kepemimpinan, dominasi pengendalian operasional, tata kelola kemitraan pemasok, kewajiban pembayaran sewa bangunan, hingga prosedur relokasi yang perlu mendapat pemeriksaan serius dari Badan Gizi Nasional (BGN).



Secara administratif berdasarkan akta pendirian yayasan, SPPG Pasindangan dipimpin oleh Kesadaran Halawa, sedangkan posisi ketua yayasan dijabat Madina Permata Julia. Namun, berdasarkan penelusuran dan keterangan yang dihimpun awak media, Madina diketahui berprofesi sebagai dokter serta menetap dan menjalankan praktik di Jakarta. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan dan pengendalian yayasan dijalankan secara langsung dalam operasional dapur di Majalengka.



Di tengah kondisi tersebut, kendali operasional sehari-hari justru disebut berada di tangan Edi Karsidi, S.Pd., yang merupakan ayah kandung Madina. Persoalan ini menjadi penting karena nama Edi Karsidi tidak tercantum dalam struktur resmi Yayasan Sinar Baru Tiga sebagaimana informasi yang dihimpun dari dokumen yayasan.



Lebih jauh, Edi diketahui merupakan pejabat publik aktif yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Majalengka dari Partai Gerindra. Posisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai potensi benturan kepentingan (conflict of interest), khususnya apabila kewenangan sebagai anggota legislatif bersinggungan dengan pengendalian kegiatan operasional program pemerintah.



Penelusuran awak media juga mengarah pada dugaan dominasi pengelolaan sejumlah unit SPPG di wilayah Kabupaten Majalengka. Selain SPPG Pasindangan, terdapat SPPG Cibogor yang berlokasi di kediaman pribadinya, Blok Jumat RT 002/RW 004 Nomor 35, Desa Cibogor, Kecamatan Ligung. Sejumlah informasi yang diperoleh turut mengindikasikan adanya keterlibatan dan pengendalian terhadap titik pelayanan lainnya yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.



Praktik pengendalian operasional yang terpusat tersebut patut diuji kesesuaiannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola kemitraan dalam program MBG. Berdasarkan ketentuan teknis Badan Gizi Nasional, penyelenggaraan SPPG harus memperhatikan pelibatan mitra pemasok serta pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, apabila benar terdapat pembatasan pemasok dan penguasaan rantai pasok oleh lingkaran tertentu, kondisi tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.


Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok dan pemenuhan kebutuhan logistik SPPG Pasindangan diduga terkonsentrasi pada sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan pengelola. Untuk kebutuhan galon air mineral isi ulang, pengelola disebut menunjuk H. Jenal.


 Sementara pasokan komoditas utama berupa beras disebut melibatkan seseorang yang merupakan Babinsa Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh, dari Koramil 1714/Jatitujuh. Adapun pemenuhan kebutuhan logistik lainnya disebut berada dalam kendali seseorang bernama Anggi, yang ditunjuk langsung oleh Edi Karsidi.


Pola pengadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan mekanisme pemilihan pemasok, pembagian kesempatan bagi pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional serta petani lokal. Jika pengadaan benar-benar terkonsentrasi tanpa mekanisme kemitraan yang transparan, BGN perlu memeriksa apakah praktik tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan program MBG.


Kemelut tata kelola ini semakin terbuka ketika dapur SPPG Pasindangan digembok oleh pemilik bangunan, Zenal, pada 15 Oktober 2026. Tindakan tersebut dilakukan setelah pihak pengelola disebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa bangunan sesuai kesepakatan.


Saat dikonfirmasi langsung di lokasi, Zenal membeberkan persoalan pembayaran sewa yang menjadi penyebab penghentian penggunaan bangunan tersebut.



"Pak Dewan hanya sanggup membayar secara bulanan, itu pun beliau menyatakan hanya akan membayar sewa selama dua bulan saja dengan nilai Rp. 5.000.000 per bulan kepada saya. Jelas saya menolak karena aturannya dan kesepakatan kami sewa bangunan ini dibayar secara tahunan, bukan eceran bulanan seperti itu," tegasnya.



Keterangan pemilik bangunan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara kesepakatan sewa yang telah dibuat dengan skema pembayaran yang ditawarkan pihak pengelola. Persoalan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan finansial dan kemampuan manajemen dalam menjamin keberlangsungan operasional SPPG.



Di tengah kemelut tersebut, pihak pengelola disebut berencana memindahkan kegiatan operasional ke bangunan yang baru saja selesai direnovasi, berlokasi di Jalan Raya Rentang Baru, Blok Bojongdanu, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh. Pengelola dikabarkan telah menyampaikan surat pemberitahuan atau permohonan kepada kantor pusat Badan Gizi Nasional sebelum inventaris dapur dipindahkan.



Namun, status persetujuan relokasi tersebut justru menjadi persoalan tersendiri. Berdasarkan keterangan narasumber internal berinisial LS, proses pemindahan lokasi masih menunggu jawaban dari BGN.

"Katanya sih menurut informasi intern SPPG bahwa status di lokasi Bojongdanu masih menunggu jawaban dari Badan Gizi Nasional, sekalian suratnya belum ada dari Badan Gizi Nasional nya," terangnya.



Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa kepastian persetujuan dari BGN masih perlu diklarifikasi. Dalam tata kelola administrasi program pemerintah, pemindahan lokasi SPPG tidak semestinya hanya didasarkan pada keputusan sepihak pengelola. Perlu dipastikan bahwa seluruh persyaratan administratif, teknis, sanitasi, keamanan pangan serta kelayakan fasilitas telah dipenuhi melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan sesuai ketentuan BGN.



Pantauan fisik awak media di lokasi Bojongdanu, Jalan Raya Rentang Baru, Blok Bojongdanu, Desa Jatitujuh, Kecamatan Jatitujuh, hingga 14 November 2026 menunjukkan bahwa bangunan tersebut belum memperlihatkan aktivitas operasional memasak. Kondisi ini semakin memperkuat pentingnya pemeriksaan langsung untuk memastikan status kesiapan fasilitas dan keabsahan rencana pemindahan kegiatan pelayanan.



Situasi tersebut semestinya tidak cukup disikapi dengan menunggu laporan maupun klarifikasi dari pihak pengelola. Badan Gizi Nasional sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam tata kelola dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis perlu segera mengambil langkah konkret dengan menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPPG Pasindangan. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup legalitas dan struktur pengelolaan yayasan, dugaan dominasi pengendalian oleh pejabat publik, mekanisme kemitraan pemasok, persoalan penghentian operasional, hingga proses pemindahan inventaris dan rencana relokasi. BGN juga perlu memastikan secara faktual apakah bangunan baru telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, sanitasi, keamanan pangan dan kelayakan operasional sebelum kembali digunakan untuk melayani penerima manfaat. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun evaluasi terhadap status kemitraan harus dilakukan secara tegas, transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut penting agar program strategis nasional tidak menjadi ruang bagi kepentingan pribadi, praktik monopoli ataupun penyalahgunaan pengaruh jabatan.


Di tengah lumpuhnya operasional dapur, nasib para pekerja dan relawan turut menjadi persoalan yang belum memperoleh kepastian. Sejumlah pekerja mengaku berharap tetap dapat bekerja di lokasi yang sama, tetapi perubahan tempat operasional memunculkan kekhawatiran akan adanya pergantian tenaga kerja.


"Sejumlah pekerja berharap bisa bekerja di sini agar tetap lebih dekat. Memang faktanya lokasi sekarang berbeda desa, kemungkinan kami diganti, Pak. Sekalipun kepala SPPG pernah mengatakan tidak ada yang diganti," ungkap sebagian pekerja yang ditemui awak media.


Persoalan tata kelola tersebut juga disebut telah muncul sejak awal pembukaan unit pelayanan. Dinamika internal diwarnai dugaan pemberhentian juru masak senior yang telah memiliki sertifikat kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peristiwa tersebut disebut terjadi di hadapan sejumlah pekerja seusai kegiatan pembersihan dapur.


Posisi juru masak tersebut kemudian digantikan oleh seseorang berinisial "Mimi" yang didatangkan dari SPPG Cibogor. Pergantian itu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penunjukan tenaga pengganti, termasuk apakah yang bersangkutan telah melalui proses uji kompetensi, asesmen atau memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan untuk menjalankan tugas tersebut.


"Pada saat ditunjuk, juru masak pengganti tersebut sama sekali belum memiliki sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang sah, sehingga sangat membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat," jelasnya.


Keterangan tersebut tentu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen kompetensi dan persyaratan tenaga kerja oleh pihak yang berwenang. Sebab, aspek sumber daya manusia, terutama tenaga yang menangani pengolahan makanan, merupakan bagian penting dalam menjamin mutu, higienitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat program MBG.

Untuk memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, awak media mendatangi kediaman Edi Karsidi pada Kamis (12/11/2026). Namun, pihak keluarga menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.

Konfirmasi lanjutan melalui sambungan WhatsApp juga belum menghasilkan penjelasan substantif. Edi justru mengarahkan awak media untuk menghubungi kuasa hukumnya.

"Silakan menghubungi kuasa hukum saya," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, awak media segera menghubungi kuasa hukum Edi melalui WhatsApp. Yang bersangkutan menyampaikan sedang mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon dan menjanjikan kesempatan untuk memberikan keterangan pada hari berikutnya.

"Paling bisa besok kita ketemu," pungkasnya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, janji pertemuan tersebut belum terealisasi. Upaya konfirmasi lanjutan juga belum memperoleh penjelasan yang dapat menjawab sejumlah persoalan yang dipertanyakan awak media.

Sikap tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengakuan atas kebenaran seluruh temuan. Meski demikian, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Edi Karsidi, pihak yayasan, pengelola SPPG, maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rangkaian persoalan di SPPG Pasindangan kini menjadi ujian serius bagi pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl