Bekasi – 12 November 2026 - DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi melakukan pantauan lapangan pada proyek Peningkatan Jalan Lingkungan (Jaling) Kp Muara Tawar RT 002 RW 022 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dilaksanakan CV Purnama Sari Rejeki dengan sumber dana APBD 2026 senilai Rp261.013.038 ‑ dan mendapati dugaan pengurangan ketebalan pengecoran jaling dari spesifikasi yang seharusnya berlaku.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin yang akrab disapa Bang Opik menyampaikan bahwa temuan ini diduga muncul akibat lemahnya pengawasan lapangan dari pihak pengawas maupun Disperkimtan Kabupaten Bekasi selaku pemilik proyek.
“Hasil pantauan lapangan kami pada tanggal 12 November 2026 terukur adanya dugaan selisih ketebalan cor jaling. Jika benar tidak sesuai RAB, hal ini sangat berisiko menurunkan daya tahan jalan lingkungan tersebut sehingga umur pakai jalan menjadi singkat dan merugikan masyarakat selaku penerima manfaat proyek APBD,” ujar Bang Opik.
Bang Opik menegaskan bahwa DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi bukan menyatakan telah ada kesalahan mutlak terhadap CV Purnama Sari Rejeki, melainkan mendesak Disperkimtan Kabupaten Bekasi untuk segera turun ke lokasi, melakukan audit teknis, pengukuran ulang ketebalan cor serta verifikasi dokumen kontrak dan RAB secara resmi.
“Kami minta Disperkimtan Kabupaten Bekasi segera merespons temuan lapangan ini, memanggil pelaksana CV Purnama Sari Rejeki beserta konsultan pengawas untuk memberikan penjelasan tertulis. Apabila terbukti ada pengurangan volume pekerjaan tanpa perubahan dokumen resmi, maka harus ada tindakan korektif termasuk perbaikan lapangan agar proyek APBD benar‑benar berkualitas dan aman untuk masyarakat Desa Segara Makmur,” tegas Bang Opik.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi juga meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi meningkatkan pengawasan pada seluruh proyek‑proyek jaling se‑Kabupaten Bekasi agar tidak ada lagi dugaan penyimpangan volume pekerjaan di proyek‑proyek yang menggunakan anggaran daerah.
“Kami akan terus melakukan pengawasan partisipatif lapangan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran APBD Kabupaten Bekasi,” tutup Bang Opik.
Sementara, Sang kontraktor, H. Pur belum memberikan jawaban konfirmasi saat di hubungi via WhatsApp.
Dikonfirmasi saat pelaksanaan pekerjaan, Pengawas pada Disperkimtan, Eko mengaku sudah mengarahkan mandor tukang agar dikerjakan sesuai RAB.
“Saya sudah tegur mandornya, sudah saya tegaskan untuk jangan mengurangi volume, tapi tampaknya mereka ngeyel,” ujar Eko kepada awak media, Sabtu (14/11/2026) malam.
(Red)

