MAJALENGKA,Jurnal Investigasi.com- Pemerintah Kabupaten Majalengka gelar acara Konsultasi Publik, mengenai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2926 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka tahun 2024 di salah satu Hotel yg ada di Majalengka Jum'at (20/92/2023)
Dalam acara tersebut dihadiri Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi. M. M. PD, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Drs. H. Edy Anas Djunaedi. M. M, SekDa, Asem, Staf Ahli,Direktur RSU,Seluruh Camat Kabupaten Majalengka, Lembaga/Organisasi, Intasi vertikal, dan Tokoh Masyarakat.
Dalam kesempatan itu Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi. M. M. PD, menjelaskan kenapa seluruh perangkat daerah dapat melakukan penyelarasan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Program maupun kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat " Unkaonya
Lanjut Bupati Majalengka tahun 2024 dikarenakan posisi kepala daerah dalam kekosongan dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 akan di bahas oleh pejabat " Papar Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi. M. M. PD
Maka dengan keadaan masa transisi Bupati mengarahkan agar tidak mengabaikanmengabaikannya tetapi harus pokus pada, pelayanan dan kebutuhan rakyat Majalengka dalam tahun 2024-2025 . ada dua 1. Pemberdayaan, 2.Infrastruktur dan pelayanan dasar,
" Dikarenakan Kepala Daerah akan mulai efektif akan mulai bekerja untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026, maka dengan itu Bupati Majalengka menegaskan kinerja rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 supaya tidak mengganggu pada pelayanan kepentingan rakyat,
Lanjut " Bupati Majalengka menegaskan perencanaan dan realisasi program yang sudah ada dalam anggaran keuangan daerah agar di prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dan pelayanan dasar " Tegasnya.
Jadi kita prioritaskan hak dan kebutuhan rakyat di dalam pembangunan di Kabupaten harus tetap berlanjut walaupun kepala daerah diisi oleh pejabat sementara jangan sampai terganggu oleh segala hal yang menyangkut kebutuhan dan ke pentingan rakyat, "Imbuhnya
Bupati Majalengka meminta anggaran tahun 2023 Sekda bagian dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) supaya dalam rancang bangun APBD, agar mampu mendorong untuk pemberdayaan masyarakat Majakengka, model ini searah dengan teori emplying people dalam tata kelola pemerintahan yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berinovasi melalui program padat karya dalam penggunaan anggaran dalam berbagai bentuk program tersebut dapat di tunjukan kepada penerima manfaat untuk memulihkan ekonomi rakyat dari kemunduran ekonomi akibat covid -19 hampir tiga tahun kebelakang
Bupati Majalengka menegaskan APBD Majalengka itu hak untuk dan milik rakyat jadi dalam pengelolaannya tentu di prioritaskan untuk kebutuhan rakyat, sehingga, bisa bersama-sama mewujudkan Majalengka yang dapat memberikan dampak ke arah yang lebih maju dan sejahtera untuk Masyarakat Majalengka " Pungkasnya.
(Agung)
