Jakarta, Jurnalinvestigasi.com – Perjuangan panjang Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengakomodir nasib 592 tenaga honorer paruh waktu akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan pantauan hari ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) telah menyetujui usulan tersebut. Persetujuan itu disebut sudah diakomodir langsung oleh Menteri PAN RB sebagai bentuk respon terhadap desakan daerah.
Namun, rapat pembahasan yang digelar bersama Kementerian PAN RB dan DPRD hari ini sempat mengalami ketegangan. Para wakil rakyat mendesak agar persetujuan itu tidak hanya disampaikan secara lisan atau informasi sepihak, melainkan harus diperkuat dengan bukti tertulis berupa surat resmi dari kementerian. Menurut DPRD, dokumen tersebut penting agar status tenaga honorer paruh waktu benar-benar memiliki kekuatan hukum dan tidak lagi digantungkan.
Ketegasan DPRD ini membuat jalannya rapat terhenti sejenak. Pimpinan sidang akhirnya mengambil keputusan untuk menskors rapat sampai adanya kejelasan surat persetujuan yang dikeluarkan Kementerian PAN RB. Skorsing dilakukan untuk memberi waktu kepada kementerian mengklarifikasi dan memastikan kebenaran dokumen dimaksud.
Salah satu anggota DPRD yang meminta identitasnya dirahasiakan, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tenaga honorer kembali menjadi korban janji-janji politik tanpa realisasi konkret.
"Kita bicara soal nasib ratusan tenaga honorer paruh waktu yang selama ini sudah mengabdi. Maka kita harus pastikan persetujuan itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan DPRD Kepulauan Tanimbar menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian PAN RB terus dilakukan. Mereka optimistis bahwa surat persetujuan akan segera diterbitkan dan dikirimkan ke daerah dalam waktu dekat. DPRD berharap seluruh pihak bisa bersabar menunggu proses administrasi yang sedang berjalan di pusat.
Pantauan terakhir, rapat masih dalam kondisi diskors dan menunggu tindak lanjut hasil komunikasi dengan Kementerian PAN RB. Para tenaga honorer yang menantikan hasil rapat antara Kementerian PAN RB dan DPRD Kepulauan Tanimbar, kiranya keputusan ini benar-benar segera diwujudkan, sehingga status mereka sebagai abdi negara dapat lebih jelas dan memberikan kepastian bagi masa depan pekerjaan maupun kehidupan keluarga mereka. (Nik Besitimur)
