JURNALINVESTIGASI.com, SAUMLAKI - Penangkapan Telur Ikan oleh para Nelayan Andon di wilayah perairan Seira Kecamatan Wermaktian Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah lama dikeluhkan masyarakat setempat, seakan tidak mendapat perhatian Pemerintah Daerah, sehingga keluhan masyarakat tersebut kemudian dibawa dalam penanganan Aparat Keamanan.
Penanganan persoalan Nelayan Andon oleh Aparat Keamanan yang dilaporkan baik oleh masyarakat maupun para Nelayan Andon bisa saja bersifat adudomba antar satuan, jika tidak menjadi perhatian serius oleh yang berkewenangan. Kata salah satu aktivis Pemerhati Tanimbar Petrus Batkunde saat dikonfirmasi, melalui telepon seluler. Jumat, (24/082023).
Dirinya yang selalu peduli terhadap persoalan masyarakat ini, dalam kapasitas sebagai Sekretaris Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komcab KKT mengatakan, Dirinya sangat perihatin terhadap nasib daerah ini kedepan terutama masyarakat Seira.
"Kita akan kekurangan spesies ikan karena terjadi eksploitasi yang berlebihan, sehingga masyarakat telah berulang kali menghadapkan keluhan ini di media sosial dengan harapan agar bisa mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, namun harapan tersebut kemudian pupus, sehingga masyarakat dengan pikiran dan kemampuannya sendiri menghadapkan permasalahan dimaksud kepada pihak keamanan,"ujarnya.
Ditambahkan, Hemat Saya, Pemerintah Daerah dan DPRD KKT yang memiliki kewenangan penuh untuk melihat kepentingan daerah ini, bukan diam diri lalu mempercayakan penanganannya kepada aparat keamanan, “Kok masa Wakil Rakyat tinggal diam ?
"Ini keluhan masyarakat, sikapi dong, lagian Anggota DPRD asal Seira itu ada berapa orang, malah selaku Pimpinan, di KKT dan Provinsi kok bisa biarkan masyarakat dan wilayahnya jadi hancur begini,"tegas Batkunde.
Pemerintah Daerah juga dengan segala kajian dan pertimbangan, jika kegiatan yang dilaksanakan oleh Nelayan Andon tersebut merugikan daerah dan masyarakat, ya hentikan..!
Aparat keamanan kan hanya mengamankan peraturan daerah, atau karena keuntungan daerah ialah retribusi dari hasil penjualan per kg itu, sehingga masyarakat mau mampus kah laut mau hancur kah, daerah mau rusak kah, tidak perlu. Sebenarnya ada apa sampai kegiatan yang merugikan daerah dan masyarakat yang sudah dipublikasikan dan dilaporkan berulang, terabaikan oleh yang berkewenangan. Kesalnya.
Mestinya Pemda mempertimbangakan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dalam kegiatan tersebut, satu atau dua orang Nelayan yang berasal dari luar daerah selaku instruktur pada setiap kapal atau motor sedangkan masyarakat atau nelayan kita yang banyak dilibatkan, sehingga uang yang diterima dari hasil penjualan bisa beredar dalam wilayah ini terutama masyarakat Seira, bukan malah hasil dan uangnya dibawa semua keluar daerah.
Dengan demikian, Saya minta kepada Pemda dan DPRD KKT agar kaji kembali dampak dari kegiatan Nelayan Andon dimaksud serta sikapi keluhan dan pinta masyarakat “Hentikan Kegiatan Penangkapan Telur Ikan oleh Nelayan Andon” karena merugikan Daerah dan Masyarakat. Tutupnya. (Nik Besitimur)
