Sudirman Said: Pernyataan Jokowi Praktik Kenegaraan Terburuk dalam Sejarah Pemilu

Co-captain Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Sudirman Said di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024). 

Jakarta,Media Jurnal Investigasi-Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024. Dia menilai hal ini sebagai praktik kenegaraan terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Sudirman mengungkapkan keprihatinannya atas sikap dan pernyataan Presiden Jokowi itu. Menurutnya, seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan sebagai kepala negara sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.

"Jokowi selaku negara dan kepala negara, serta siapapun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang. Bangsa dan negara tercinta Indonesia jangan dirusak hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan," kata Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Sudirman menyebutkan, amanat dan nilai-nilai luhur kemerdekaan dimaksud tercermin dalam Sumpah Pemuda, rumusan UUD 1945, Proklamasi, Pancasila, hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya.

“Etika kepemimpinan Presiden harus berlandaskan amanat dan nilai luhur kemerdekaan. Hal inilah yang perlu tercermin dalam setiap pemikiran, pertimbangan, dan keputusan atas kebijakan yang diambilnya. Presiden jangan sampai bertindak demi kepentingan kepentingan sepihak, segolongan, apalagi untuk sekeluarganya semata," jelasnya.

Presiden, lanjut Sudirman, wajib mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan apapun, terlebih untuk kelompok kecil, keluarga, dan diri sendiri.

"Presiden adalah kepala keluarga bagi bangsa Indonesia, harus berpihak dan berdiri bagi seluruh lapisan rakyat," katanya.

Sudirman pun menjelaskan perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia sepanjang 70 tahun lebih rusak di akhir masa kepemimpinan Jokowi. Akibatnya, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Republik Indonesia.

“Pemilu ini titik penting kehidupan berbangsa. Pelaksanaannya harus berlandaskan nilai luhur bangsa. Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga," ujar Sudirman.  

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang presiden atau menteri boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024 asalkan tak menggunakan fasilitas negara. Ucapan tersebut ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Ucapan ini ia lontarkan untuk menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. "Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.