Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Aroma busuk manipulasi data kembali menguat tajam dari tubuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepala Bidang Pengadaan Data dan Informasi di BKPSDM Tanimbar, Ivan Melalolin, kini berada di tengah pusaran skandal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dituding menjadi pangkal dari penderitaan panjang para tenaga honorer daerah.
Tuduhan serius ini dilontarkan oleh Ambrosius Rahanwati, anggota DPRD Tanimbar dari Fraksi NasDem, yang menyebut Ivan sebagai “Sekda Siluman” yang memainkan data seenaknya demi kepentingan tertentu.
“Dia sudah bertindak layaknya Sekretaris Daerah Siluman. Seenaknya otak-atik data. Saya jujur saja, sangat emosi melihat ini. Dia bikin kekacauan besar,” ungkap Rahanwati kepada wartawan, Senin (14/7/2025), melalui sambungan telepon WhatsApp.
Dalam proses seleksi PPPK yang seharusnya menjadi harapan ribuan tenaga honorer, ditemukan kejanggalan fatal. Sejumlah tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 10 hingga 20 tahun dinyatakan tidak lolos.
Sebaliknya, muncul nama-nama asing yang tidak pernah tercatat sebagai honorer justru lolos dengan mudah. Praktik ini diduga kuat merupakan hasil manipulasi data internal yang dilakukan secara sistematis dan terencana.
Rahanwati tidak ragu menunjuk langsung Ivan Melalolin sebagai otak di balik kekacauan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua data PPPK dikuasai sepihak oleh Ivan. Dalam sistem yang seharusnya mengedepankan transparansi, justru terjadi konsolidasi kekuasaan dalam satu tangan yang diduga sarat dengan kepentingan.
“Semua data dikuasai dia, semua keputusan seperti ada di tangannya. Ini sudah bukan birokrasi sehat, ini otoritarianisme kecil yang bercokol di BKPSDM,” ujar Rahanwati dengan nada geram.
Kemarahan publik semakin meningkat. Para tenaga honorer yang merasa dirugikan telah menyampaikan keluhan ke DPRD dan sejumlah instansi lain. Situasi ini berpotensi memicu instabilitas sosial, mengingat banyaknya tenaga honorer yang merasa harapannya dihancurkan oleh permainan kotor segelintir pejabat.
“Kalau ini tidak segera diselesaikan, rakyat sendiri yang akan mengambil langkah. Jangan salahkan jika gelombang protes besar-besaran terjadi di daerah ini,” tegasnya.
Tak hanya Ivan yang disorot, Ia juga meminta BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) agar tak berpura-pura bersih. Institusi tersebut dinilai turut andil karena memproses anggaran untuk nama-nama PPPK yang diduga direkayasa. Ia mendesak agar semua pihak yang terlibat bertanggung jawab, bukan hanya dijadikan kambing hitam satu orang.
Dirinya menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkrit. Laporan resmi harus dilayangkan ke Inspektorat Daerah, Ombudsman, hingga Kejaksaan. Menurutnya, jika masalah ini dibiarkan tanpa tindakan hukum, maka akan menjadi preseden buruk yang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Saya minta Ivan dicopot dan diperiksa. Kalau tidak, ini berarti sistem kita sudah dikuasai mafia birokrasi. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini menyangkut integritas negara,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Rahanwati menyampaikan permintaan maaf kepada para tenaga honorer yang merasa dikhianati oleh sistem. Ia mengakui DPRD seharusnya lebih sigap mengawasi proses ini sejak awal. Namun ia berjanji tidak akan membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja.
“Saya mohon maaf kepada para honorer. Tapi saya juga janji akan kawal ini sampai ke meja hukum,” ucapnya dengan nada serius.
Kasus ini menyadarkan publik bahwa ancaman terbesar terhadap birokrasi bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dari oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Ivan Melalolin, jika terbukti, menjadi simbol bagaimana jabatan bisa disulap menjadi alat penghancur harapan rakyat.
Kini, mata publik tertuju pada BKPSDM. Apakah akan ada langkah pembersihan menyeluruh? Atau justru diam seribu bahasa menunggu badai kemarahan masyarakat menerjang?
Hingga berita ini diturunkan, Ivan Melalolin belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi telah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi yang bersangkutan melalui telepon, namun tidak mendapat respons.
Bupati Kepulauan Tanimbar diminta tidak tinggal diam. Desakan publik menginginkan agar ASN yang terlibat dalam dugaan manipulasi PPPK segera ditindak tegas. Bila tidak, maka bukan hanya nama baik pemerintahan yang runtuh tetapi juga kepercayaan rakyat yang selama ini telah terlukai. (Red)
