 |
| Adv Sunoko,SH (div hukum KPK TIPIKOR Majalengka) |
Majalengka,Media Jurnal Investigasi – Polemik penyegelan gerai Alfamart Palabuan di Kabupaten Majalengka terus bergulir dan menuai perhatian publik. KPK Tipikor Majalengka berencana mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kabupaten Majalengka dengan menghadirkan sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam proses penutupan tersebut.
Divisi Hukum KPK Tipikor Majalengka, Adv. Sunoko SH, mengatakan pihaknya akan meminta Komisi I DPRD Majalengka untuk memanggil Kasatpol PP Majalengka serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar hukum penyegelan gerai tersebut. Karena menurut Sunoko komitmen KPK TIPIKOR Majalengka membantu masyarakat yang memperjuangkan keadilan.
Menurut Sunoko, forum RDP penting digelar agar publik mendapatkan kejelasan mengenai proses dan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan menutup gerai ritel tersebut.
“Kami akan meminta Komisi I DPRD Majalengka untuk menggelar RDP dan menghadirkan Kasatpol PP serta Kadis DPMPTSP. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas apa dasar dan alasan pemerintah daerah melakukan penyegelan terhadap Alfamart di Palabuan,” ujar Sunoko kepada wartawan pada Sabtu, (7/2)
Ia menilai langkah ini juga merupakan bagian dari upaya memperjuangkan rasa keadilan bagi para pengusaha lokal yang dinilai mendapatkan perlakuan berbeda dalam penegakan aturan.
“Banyak pelaku usaha lokal yang merasa ada perlakuan diskriminatif dalam kasus ini. Karena itu perlu ada forum resmi agar semua pihak bisa memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan publik,” katanya.
Selain menghadirkan pejabat pemerintah daerah, Sunoko juga meminta agar Komisi I DPRD turut mengundang pemilik atau pengelola gerai Alfamart Palabuan dalam forum RDP tersebut.
Hal ini dinilai penting agar pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan penyegelan juga dapat menyampaikan penjelasan dan kronologi yang mereka alami.
“Tidak hanya pejabat pemerintah, kami juga meminta agar pemilik atau pengelola gerai Alfamart Palabuan diundang dalam RDP. Dengan begitu semua pihak bisa menyampaikan fakta dan kronologi secara langsung, kita agenda kan setelah lebaran tapi surat akan kita layangkan secepat nya ” ujarnya.
Lebih lanjut, KPK Tipikor Majalengka juga mendorong agar seluruh stakeholder yang berkaitan dengan proses perizinan Alfamart Palabuan turut dihadirkan, termasuk instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi perizinan usaha.
Tujuannya agar seluruh rangkaian proses administrasi maupun kebijakan yang diambil pemerintah daerah dapat dijelaskan secara transparan.
“Kami ingin semua stakeholder yang berkaitan dengan perizinan Alfamart di Palabuan diundang.
Dengan begitu persoalan ini bisa menjadi terang benderang, termasuk apa alasan pemerintah daerah menutup gerai tersebut sebelum tenggat waktu yang diberikan jatuh tempo,” tegas Sunoko.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar polemik yang berkembang di masyarakat tidak terus menimbulkan spekulasi. Ia berharap melalui RDP di Komisi I DPRD Majalengka, seluruh fakta terkait penyegelan Alfamart Palabuan dapat terungkap secara jelas.
Kasus ini sendiri belakangan menjadi perhatian publik karena dinilai menyangkut kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Sejumlah pihak berharap DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar penegakan aturan di daerah berjalan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. (red)
