Bekasi,Media Jurnal Investigasi Pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai hingga Rp1 triliunan menjadi tantangan fiskal yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Situasi ini menuntut kehati-hatian, ketepatan kebijakan, serta kepemimpinan yang visioner agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Direktur LBH ARJUNA, Zuli Zulkipli, S.H., menyampaikan pandangannya bahwa Bupati Kabupaten Bekasi, H. Ade Kuswara Kunang, merupakan figur pemimpin yang memiliki visi, keberanian mengambil langkah strategis, serta kemampuan membangun komunikasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika fiskal tersebut.
Menurut Zuli, pengalaman dan gaya kepemimpinan Ade Kuswara Kunang yang aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi modal penting untuk merespons kebijakan pengetatan anggaran yang saat ini terjadi secara nasional.
“Kebijakan fiskal ini tentu menjadi ujian. Namun saya melihat Pak Ade Kuswara Kunang sebagai sosok pemimpin yang terbiasa bekerja dalam tekanan dan mampu mencari ruang-ruang solusi secara konstruktif demi kepentingan daerah,” ujar Zuli.
Ia menuturkan bahwa pendekatan dialogis dan komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta kementerian terkait lainnya merupakan langkah yang realistis dan elegan untuk membuka peluang dukungan anggaran, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bekasi dalam kebijakan fiskal nasional.
Zuli meyakini, di bawah kepemimpinan Ade Kuswara Kunang, Pemerintah Kabupaten Bekasi mampu merancang dan mengajukan program-program strategis yang selaras dengan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan 3 juta rumah, rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), penguatan ketahanan pangan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, sektor pendidikan juga dinilainya memiliki ruang besar untuk dikembangkan melalui dukungan anggaran pusat. Kebutuhan pendanaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan daerah diharapkan dapat diperjuangkan secara terencana dan berkelanjutan.
“Dengan posisi Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota sekaligus kawasan industri strategis nasional, saya melihat kepemimpinan Pak Ade memiliki kekuatan visi dan kapasitas politik yang memadai untuk melakukan terobosan-terobosan kebijakan,” ungkap Zuli.
Ia menambahkan, sejumlah daerah lain telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang aktif, terbuka, dan mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dapat meminimalkan dampak pengetatan fiskal terhadap pembangunan daerah.
Zuli menegaskan, LBH ARJUNA siap terus menjadi mitra solutif sekaligus suportif bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam memastikan setiap langkah kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, transparansi, dan percepatan kemajuan daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Ade Kuswara Kunang.
(Iyus Kastelo)
