Jawa Barat, Media Jurnal Investigasi — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seluruh aparat pemerintahan desa dilarang keras melakukan intimidasi, ancaman, maupun tekanan terhadap warga yang berani menyampaikan kritik terkait pembangunan. Penegasan ini dinilai memberi angin segar bagi masyarakat agar tidak lagi takut menyuarakan keluhan di ruang publik.
Larangan tersebut disampaikan Dedi melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (03/01/2026), menyusul banyaknya laporan warga yang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan setelah mengkritik kondisi pembangunan di wilayahnya, terutama melalui media sosial.
Dedi menekankan, kritik merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi demokrasi. Karena itu, aparat pemerintah, khususnya di tingkat desa, seharusnya bersikap terbuka dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan justru membungkam suara masyarakat.
Menurutnya, larangan intimidasi berlaku bagi seluruh unsur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, hingga ketua RT dan RW. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi warga yang merasa tertekan hanya karena menyampaikan keluhan terkait jalan rusak, drainase tidak berfungsi, saluran air bermasalah, maupun rumah warga miskin yang belum mendapat bantuan.
“Di era keterbukaan informasi, aparatur pemerintah wajib menerima kritik dengan lapang dada. Jangan ada ancaman atau tekanan kepada warga,” tegas Dedi.
Ia menilai, unggahan warga di media sosial yang menyoroti kondisi pembangunan merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan daerahnya. Kritik tersebut justru menjadi alarm sosial bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan.
“Kalau ada warga yang menceritakan jeleknya pembangunan, terima dengan lapang dada. Setelah itu perbaiki. Itu tanggung jawab pemimpin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa sikap anti-kritik hanya akan menjauhkan pemerintah dari masyarakat. Seorang pemimpin, kata dia, harus siap menerima kritik, bahkan yang disampaikan dengan nada keras.
“Pemimpin itu harus tahan dicaci maki. Itu risiko jabatan,” ucapnya.
Pernyataan ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai dapat memperkuat ruang demokrasi di tingkat desa. Dedi berharap, ke depan tidak ada lagi warga yang merasa takut, diintimidasi, atau ditekan hanya karena menyuarakan kondisi nyata di lingkungannya.
Ia menegaskan, pemerintah hadir untuk melayani, bukan menakut-nakuti. Kritik warga harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pembangunan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
