Bekasi-Jurnal Investigasi. Com-Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mengguncang kepemimpinan Kabupaten Bekasi, publik kini menanti satu hal paling mendasar: kepastian pemerintahan tetap berjalan dan tidak disandera kepentingan politik.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna, Zuli Zulkipli, S.H., menegaskan bahwa peristiwa OTT tidak boleh menjadi dalih untuk kekosongan arah kepemimpinan maupun ajang manuver elite yang justru menjauhkan pemerintah dari rakyat.
“OTT adalah proses penegakan hukum, bukan vonis terhadap pemerintahan daerah secara keseluruhan. Yang berbahaya justru bila situasi ini dimanfaatkan untuk tarik-menarik kekuasaan dan melupakan kepentingan masyarakat,” tegas Zuli kepada jurnal investigasi.com, Kamis (15/01/2026).
Zuli menilai, dalam kondisi politik yang sensitif dan sorotan publik yang tinggi, Kabupaten Bekasi membutuhkan figur pendamping kepemimpinan yang berpengalaman, memahami sistem, dan tidak gagap menghadapi krisis. Ia menyebut H. Cecep Noor sebagai sosok yang relevan dengan kebutuhan tersebut.
“Cecep Noor bukan figur karbitan. Tiga periode di DPRD dan posisinya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi menunjukkan ia paham betul mekanisme pemerintahan, fungsi pengawasan, dan risiko kebijakan yang tidak akuntabel,” ujarnya.
Menurut Direktur LBH Arjuna, pendampingan kepemimpinan bersama Bupati definitif nanti merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkoyak, sekaligus memastikan transisi pemerintahan tidak berjalan dalam bayang-bayang kepentingan sesaat.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar jabatan, tetapi keberanian menjaga integritas. Pemerintahan harus bersih, transparan, dan berani membuka diri pada pengawasan publik,” kata Zuli.
Ia juga mengingatkan agar agenda pembangunan dan pelayanan publik tidak tersandera oleh polemik politik pasca OTT. Menurutnya, rakyat tidak boleh menjadi korban dari kegaduhan elite.
“Bekasi tidak butuh drama politik berkepanjangan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, pelayanan yang cepat, dan kebijakan yang berpihak. Masa lalu biarlah diproses hukum, masa depan Bekasi harus diselamatkan,” pungkasnya.
(Iyus Kastelo).
