Majalengka, Media Jurnal Investigasi— Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menerima sedikitnya 73 laporan terkait proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Bahkan dugaan pelanggaran dalam proyek insfratruktur tersebut telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Temuan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) pada Rabu 7 Januari 2026.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, mengatakan laporan tersebut bersumber dari temuan lapangan yang disampaikan masyarakat dan pihak terkait. Namun hingga kini DPRD belum menelaah secara rinci substansi setiap laporan.
“Kami menerima informasi adanya dugaan pelanggaran proyek yang telah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Jumlahnya sekitar 73 laporan dan tersebar di beberapa dinas,” ujar Iing kepada wartawan.
Menurut dia, sebagian besar laporan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fasilitas umum, terutama proyek jalan dan jembatan. Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah kualitas pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar teknis.
“Volume pekerjaan mungkin terlihat cukup, tetapi kualitasnya kurang baik dan tidak sesuai standar,” kata Iing.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Majalengka meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek infrastruktur yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan ke depan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara amanah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Komisi III juga menginstruksikan Dinas PUTR untuk segera mengaudit proyek-proyek yang disinyalir dikerjakan tidak sesuai ketentuan, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun evaluasi internal dinas.
Proyek yang masih dalam masa penyelesaian dan pemeliharaan diminta segera diperbaiki dengan memanggil kontraktor pelaksana.
Selain kontraktor, DPRD turut menyoroti peran pengawas proyek dan konsultan pengawas. Menurut Iing, pengawas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan mutu pekerjaan agar sesuai spesifikasi dan tidak merugikan negara.
Dinas PUTR Kabupaten Majalengka berencana menambah sekitar 50 pengawas bersertifikat. Namun DPRD meminta agar pengawas yang dinilai tidak kompeten dievaluasi bahkan dicopot demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, Komisi III DPRD Majalengka merekomendasikan pengembangan dashboard digital pengawasan proyek yang dapat diakses masyarakat secara real time.
“Transparansi penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan nilai keadilan,” tandasnya.(*)
