Tangerang Raya, 16 Februari 2026 — Ketua Dzurriyyat Kesultanan Banten Syekh Maulana Yusuf wilayah Tangerang Raya, Tubagus Hasan, menyampaikan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (16/2/2026). Tubagus Hasan menilai, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sudah berjalan.
“Jika Polri berada di bawah kementerian, maka akan mengaburkan garis komando dan berpotensi mengganggu independensi institusi dalam menjalankan tugasnya,” tegas Tubagus Hasan.
Ia menambahkan, Dzurriyyat Kesultanan Banten Syekh Maulana Yusuf wilayah Tangerang Raya mendukung penuh peran Polri sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Kami menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Polri sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujarnya.
Sementara itu, Yudi dari Watimpres Radar Bhayangkara Indonesia turut menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk pelaksanaan konstitusi yang telah ditetapkan negara.
“Apa yang negara lakukan untuk Indonesia ini adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan. Polri harus tetap profesional dan berdiri dalam koridor konstitusi,” kata Yudi dalam keterangannya.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai respons atas wacana yang berkembang terkait kemungkinan perubahan struktur kelembagaan Polri. Pihak Dzurriyyat berharap, Polri tetap konsisten menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
(Red)
