Majalengka, Jurnal Investigasi. Com
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dilanda banyak bencana hidrometeorologi dalam beberapa hari terakhir, termasuk tanah longsor dan banjir di banyak titik akibat hujan deras dan cuaca ekstrem.
Hujan sangat deras mengguyur Majalengka situasi terparah pada jum'at 23 Januari 2026, menyebabkan berbagai bencana alam yang terjadi sekaligus.
Longsor juga merusak infrastruktur seperti tebing jalan dan tanggul sungai, serta menumbangkan pohon sehingga menghambat lalu lintas.
Cuaca ekstrem yang mengakibatkan curah hujan intens yang turun secara terus-menerus dalam beberapa hari menyebabkan tanah menjadi labil dan sungai meluap.
Rentetan peristiwa ini menjadikan tanah longsor sebagai ancaman paling dominan di kabupaten Majalengka sepanjang Januari 2026.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukan, sejak 1 sampai 25 Januari 2026 sedikitnya 58 bencana mempengaruhi 2.253 warga serta merusak 716 rumah di berbagai wilayah.
Wawan Suryawan selaku penata penanggulangan bencana Ahli pertama BPBD Majalengka, menyebutkan kejadian ini sebagai fenomena yang belum pernah tercatat sebelumnya.
"Kami pernah menangani banyak bencana, tapi menerima 39 laporan dalam satu hari adalah yang pertama kalinya".
Dari puluhan laporan tersebut, 23 titik merupakan longsor dan pergerakan tanah di susul 12 kejadian cuaca ekstrem 3 banjir dan 1 rumah ambruk.
Kerusakan tanggul dan infrastruktur air memperparah banjir di beberapa desa.
Dampak dari bencana tersebut
warga harus mengungsi dari rumah mereka karena Rumah, sawah, dan fasilitas umum terendam dan rusak.
Akses jalan di beberapa titik terganggu akibat longsor dan puing.
Lahan pertanian sekitar 50 hektare sawah terendam air.
Tidak ada laporan korban meninggal dunia atau luka serius akibat bencana longsor dan banjir ini di Majalengka.
Pemerintah daerah bergerak cepat. Bupati Majalengka Eman Suherman mengintruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengutamakan keselamatan warga dan mempercepat penanganan darurat.
BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) diminta segera menangani wilayah terdampak, sementara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKP3) mendata lahan pertanian yang terendam banjir. (WiWin)


