Karawang, Media Jurnal Investigasi — Pengelolaan BUMDes Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, diduga tidak sesuai regulasi. Penyertaan modal dari Dana Desa sepanjang 2023–2025 mencapai Rp311.636.600, namun kegiatan usaha dan manfaat modal tersebut dinilai tidak jelas serta tidak transparan kepada masyarakat.
Anggaran yang disorot masing-masing Rp. 49.366.600 pada 2023, Rp. 37.000.000 pada 2024, dan Rp. 225.270.000 pada 2025.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: apakah penyertaan modal, penggunaan anggaran, kegiatan usaha, administrasi, dan pertanggungjawaban BUMDes Solokan telah benar-benar sesuai ketentuan?
"Kalau regulasinya mengatur bahwa modal harus dikelola melalui kegiatan usaha yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka semuanya harus dibuktikan. Jangan hanya ada angka dalam laporan, sementara masyarakat tidak mengetahui usahanya,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, Selasa (29/9/2026).
Sorotan keras diarahkan kepada DPMD Kabupaten Karawang dan Camat Pakisjaya. Keduanya diminta tidak berlindung di balik laporan administratif, tetapi segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi riil BUMDes.
"DPMD dan Camat harus turun. Periksa seluruh penggunaan modal dari 2023 sampai 2025. Bila ditemukan ketidaksesuaian regulasi atau penyimpangan, tindak tegas sesuai aturan. Jangan ada pembiaran dan jangan ada kompromi,” tegasnya.
Masyarakat mendesak audit menyeluruh terhadap penyertaan modal, dokumen pertanggungjawaban, aset, transaksi, kegiatan usaha, serta manfaat ekonomi BUMDes Solokan.
Rp. 311 juta lebih uang publik tidak boleh menjadi angka tanpa jejak. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran atau kerugian keuangan desa, APH diminta menindaklanjuti sesuai kewenangan.
( Udin ).
