BEKASI — Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin alias Bang Opik, menanggapi klarifikasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syapri Doni Sirait, yang membantah tudingan pengusiran dan penghinaan terhadap wartawan berinisial M alias Simare.
Dalam pemberitaan dibeberapa media, Rabu (7/10/2026), Doni mengaku menerima kedatangan wartawan, tetapi tidak bersedia diwawancarai oleh M karena alasan personal. Ia juga menegaskan tidak pernah menghina profesi wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Afifudin menegaskan bahwa hak klarifikasi harus dihormati. Namun, bantahan semata tidak serta-merta menjernihkan persoalan apabila kronologi kejadian masih menyisakan perbedaan keterangan.
“Kami menghormati hak klarifikasi Kepala DLH. Namun, persoalan ini tidak cukup berhenti pada bantah-membantah di media. Kami ingin ada penjelasan langsung, terbuka, dan bertanggung jawab agar semuanya menjadi terang berdasarkan fakta. Kami ingin jawaban, bukan perdebatan!” tegas Afifudin.
Menurutnya, pejabat publik harus mampu menempatkan persoalan personal secara proporsional dan tidak mencampuradukkannya dengan pelaksanaan tugas jurnalistik. Wartawan memiliki kewajiban melakukan konfirmasi untuk menguji informasi dan memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan yang diberitakan.
Meski demikian, Afifudin menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi atau membangun permusuhan dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Langkah yang ditempuh IWO Indonesia, kata dia, merupakan upaya menyampaikan aspirasi secara damai sekaligus mendorong terciptanya hubungan yang profesional antara pemerintah dan insan pers.
Afifudin memastikan adanya Klarifikasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi tidak akan menyurutkan semangat DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi untuk berpartisipasi dalam aksi damai pada 15 Oktober 2026 bersama Wartawan Bekasi Raya.
“Kami tetap akan mengikuti aksi damai pada 15 Oktober. Kami ingin mendengar langsung penjelasan Kepala DLH dan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara terbuka, termasuk permintaan maaf di hadapan umum. Ini bukan soal mencari musuh, melainkan soal tanggung jawab, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.” ujarnya.
Ia menekankan, aksi tersebut akan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara tertib dan damai. IWO Indonesia, lanjutnya, mengedepankan dialog dan penyelesaian yang bertanggung jawab, bukan provokasi ataupun tindakan yang melanggar hukum.
Lebih jauh, Afifudin mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bekasi agar menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi dalam membangun komunikasi dengan media.
Menurutnya, wartawan bukanlah musuh pemerintah. Pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan kepentingan publik.
“Jangan sampai persoalan komunikasi dengan seorang wartawan justru berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Seluruh dinas harus memahami bahwa konfirmasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik. Kalau ada keberatan terhadap pertanyaan atau cara komunikasi wartawan, sampaikan secara profesional. Jangan biarkan persoalan personal menutup ruang klarifikasi terhadap masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat.” tegasnya.
Afifudin juga mengingatkan bahwa insan pers wajib menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik, termasuk menguji informasi, menjaga independensi, dan memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan. Pada saat yang sama, pejabat publik diharapkan membangun komunikasi yang proporsional serta tidak menghambat upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui langkah yang damai, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Kami tidak meminta siapa pun dihakimi tanpa dasar. Kami meminta persoalan ini dijelaskan secara terang dan diselesaikan dengan tanggung jawab. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan hanya karena persoalan komunikasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara profesional. Aksi damai ini adalah pesan tegas bahwa pers harus dihormati, aspirasi harus didengar, dan setiap persoalan harus dijawab dengan fakta, bukan sekadar perdebatan.” pungkas Afifudin.
(Red)
