Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Air adalah sumber kehidupan, tetapi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sumber itu nyaris mati.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan justru berubah menjadi mimpi buruk.
Aliran air tidak berjalan normal, masyarakat tercekik dahaga, sementara janji demi janji hanya terdengar seperti gema kosong dari gedung kantor PDAM.
Di Saumlaki dan sekitarnya, warga antre berjam-jam membeli air tangki dengan harga mencekik, atau sekadar menadah hujan untuk bertahan hidup.
“Air PDAM sudah lama mati. Kami mandi pun susah, masak apalagi. Hidup seperti di padang tandus,” keluh seorang ibu rumah tangga dengan mata berkaca-kaca, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Data Teknis yang Membongkar Kegagalan Fakta di atas bukan sekadar cerita. Data justru menelanjangi kontradiksi.
Produksi PDAM (2022): ± 60.000 m³ per bulan atau ± 2.000 m³ per hari.Jumlah pelanggan: 4.101 sambungan rumah di Saumlaki, Bomaki, Lauran, Sifnana, dan Olilit.
Kapasitas SPAM Weymomolin: Dua pompa dengan debit ± 85 liter/detik dan 19 liter/detik. Potensi air tanah: Tersedia di kedalaman 2–15 meter, cukup untuk dikembangkan.
Namun kenyataan di lapangan berbeda jauh. Warga menyebut air sering mati berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tanpa pemberitahuan jelas. Produksi di atas kertas tidak pernah sampai ke keran rumah.
Audit dan Evaluasi: Luka yang Terbuka bahwa, hasil monitoring pasca Bimbingan Teknis (BTAM) justru menegaskan kelemahan fatal.
Pipa distribusi banyak yang bocor. Alat pengukur tekanan dan kualitas air tidak memadai. Pengawasan kualitas air jarang dilakukan.
Penelitian akademis di Kecamatan Tanimbar Selatan (2025) juga menyebut layanan PDAM jauh dari memuaskan. Keluhan pelanggan ditangani lambat, distribusi tidak kontinyu, dan komunikasi PDAM dengan masyarakat sangat lemah.
Di DPRD Tanimbar, proyek Optimalisasi SPAM Bomaki senilai Rp 1,5 miliar sempat jadi sorotan.
Anggota dewan mempertanyakan efektivitas proyek dan menuding adanya pemborosan anggaran, terutama setelah penambahan dua posisi direktur baru yang dinilai membebani keuangan PDAM.
Sementara itu, dokumen pendampingan menyebut PDAM masih harus diselamatkan lewat business plan, dukungan anggaran daerah, advokasi regulasi, hingga peningkatan SDM.
Singkatnya: PDAM belum sehat, baik secara teknis maupun finansial.
Pada 11 Juni 2025, Sony Hendra Ratissa dilantik sebagai Direktur PDAM Tanimbar bersama dewan pengawas baru.
Harapannya jelas: melakukan pembenahan internal dan eksternal. PDAM bahkan mencoba tampak modern dengan meluncurkan sistem pembayaran digital dan nomor pengaduan pelanggan.
Namun, langkah ini justru dianggap kosmetik. Di balik layar, persoalan pokok air yang tidak mengalir tetap menjadi luka yang bernanah.
Transparansi pembayaran tak ada gunanya jika air tidak sampai ke rumah warga.
Ironisnya, hingga kini tidak ada laporan publik terkait: Angka Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air.
Neraca keuangan PDAM (pendapatan vs biaya operasional). Tunggakan pelanggan dan beban hutang perusahaan.
Laporan audit BPK maupun Inspektorat yang mengungkap kinerja PDAM.
Semua data itu terkunci rapat, membuat publik menduga ada sesuatu yang sengaja ditutupi.
“Apakah pemerintah tunggu orang mati kehausan baru bertindak?” tanya seorang warga dengan suara bergetar menahan amarah.
Transparansi data operasional dan keuangan PDAM. Audit independen sistem distribusi, keuangan, dan sumber daya.
Langkah nyata Pemda Tanimbar untuk mendukung perbaikan infrastruktur air bersih.
Krisis air bersih di Tanimbar bukan sekadar masalah pelayanan publik. Ia adalah ancaman kemanusiaan.
Ketika air sumber kehidupan berhenti mengalir, maka penyakit, kemiskinan, dan kematian bisa datang beriringan.
Kini, PDAM Tanimbar berdiri di tepi jurang. Warga haus, rakyat menderita, dan pemerintah daerah dituding gagal.
Pertanyaannya, beranikah para penguasa membuka fakta yang sebenarnya, atau membiarkan rakyat mati perlahan dalam dahaga yang sunyi? (*)
