Jakarta, Jurnalinvestigasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, pada Jumat (26/9/2025).
Agenda ini menindaklanjuti hasil reses DPRD serta aspirasi masyarakat dan OKP terkait beroperasinya Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Rapat yang berlangsung di Gedung Kementerian ESDM RI, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, dihadiri oleh anggota DPRD Tanimbar antara lain Yan Sairdekut, S.Sos, Pietkait Taborat, SH, Ambrosius Rahanwaty, Gehasi Rumkedy, Jois Penturi, Jidon Kelmanutu, Whan Lekruna, Herens Feninlambir, dan Fredek Kormpaulun.
Isu utama yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi Blok Masela, harga tanah, tenaga kerja lokal, kelangkaan BBM, listrik desa, serta dana CSR.
PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL
Yan Sairdekut, S.Sos dari Fraksi Partai Gerindra menjelaskan bahwa pihaknya mempertanyakan komitmen SKK Migas dan Inpex dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“DPRD mempertegaskan kepada pihak SKK Migas dan Inpex untuk perekrutan tenaga kerja baik tenaga skil maupun non skil, multiplier effect dan dana CSR perlu mendapat perhatian penuh,” ujarnya.
Menurutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menegaskan tenaga kerja lokal masuk dalam ring satu prioritas.
“Ring satu itu adalah tenaga kerja lokal, ring dua gabungan untuk 11 kabupaten/kota, dan ring tiga untuk tenaga kerja di luar Maluku. Untuk tenaga kerja lokal ini Pak Menteri menyampaikan bahwa seluruh tenaga kerja dari Tanimbar diidentifikasi seluruh namanya, baik lulusan SKK Migas maupun bukan, dan mereka akan direkrut sesuai kemampuan serta kompetensi masing-masing. Untuk tenaga kerja lokal tidak ada masalah lagi,” terangnya.
HARGA TANAH DI LERMATANG
Pembahasan lain yang mengemuka adalah terkait harga tanah di Desa Lermatang yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan LNG.
Yan Sairdekut menegaskan, pengalaman harga tanah di Nustual yang hanya Rp14.000 per meter persegi tidak boleh terulang.
“Harga pastinya kita belum tahu, namun yang jelas harga tanah di Lermatang sudah tidak lagi sama seperti Nustual yang telah mendapat putusan hukum tetap,” katanya.
Dirinya juga menekankan agar pemerintah menyesuaikan harga tanah Lermatang.
“Pak Menteri telah berjanji bahwa harga tanah Rp14.000 itu akan diubah. Untuk Desa Lermatang yang akan dibangun LNG, beliau berharap nilai aset atau appraisal properti akan melakukan penilaian harga tanah. Bisa jadi harga tanah akan naik dalam kewajaran,” jelasnya.
KUOTA BBM UNTUK TANIMBAR
Selain tanah dan tenaga kerja, isu kelangkaan BBM juga dibahas. Menurut Sairdekut, kelangkaan dipicu oleh banyaknya nelayan andon dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang membeli BBM di Tanimbar.
“Pak Menteri telah menyampaikan kepada SKK Migas secara resmi, dan jawabannya adalah tahun ini akan ada penambahan kuota untuk Tanimbar. Itu sudah dieksekusi langsung oleh Pak Menteri dan dipastikan menjelang Natal dan Tahun Baru stok BBM cukup,” ujarnya.
KEBUTUHAN LISTRIK DAN CSR
Sairdekut menambahkan, DPRD juga menyoroti kebutuhan listrik di Tanimbar yang mencakup 10 kecamatan, 82 desa, dan 6 dusun.
“Saya jelaskan bahwa rumah untuk dusun itu paling sedikit di atas 70-100. Pak Menteri langsung menanggapi agar segera memanggil Bupati Kepulauan Tanimbar untuk rapat menjawab kebutuhan desa dan dusun yang belum mendapat penerangan listrik,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemanfaatan dana CSR.
“Kita juga meminta kepada SKK Migas untuk memberikan perhatian kepada anak-anak Tanimbar yang sementara melanjutkan studi untuk mendapatkan beasiswa. DPRD sudah mendesak agar ada keterbukaan soal dana CSR karena manfaatnya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Tanimbar,” pungkasnya.
KOMITMEN MENTERI ESDM
Menurut Sairdekut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji turun langsung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar bulan depan. Tujuannya memastikan status tanah di Nustual dan Lermatang seluas 664 hektare yang akan dipakai untuk pembangunan LNG.
“Beliau mengatakan bahwa tahun 2029 Inpex sudah final produksi, tetapi tahapan-tahapan lain sudah berjalan dalam beberapa bulan kemarin dan beberapa bulan yang akan datang,” tandasnya.
Dengan demikian, rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, menjadi momentum penting untuk memastikan kepentingan masyarakat Tanimbar benar-benar diperhatikan dalam proyek strategis Blok Masela.
Komitmen pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja lokal, penyesuaian harga tanah, tambahan kuota BBM, percepatan elektrifikasi desa, serta transparansi dana CSR menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan.
Kehadiran Bahlil secara langsung di Tanimbar bulan depan diharapkan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan daerah sebelum produksi LNG final pada 2029. (Nik Besitimur)
