Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian PAN-RB dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 25 September 2025 menguak skandal besar di tubuh birokrasi Pemda Kepulauan Tanimbar.
Sebanyak 189 nama PPPK paruh waktu yang sama sekali tidak terdaftar dalam pangkalan data resmi BKN ditemukan ikut diusulkan oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda).
Data resmi dalam RDP antara DPRD dan Kemenpan-RB menunjukkan hanya 72 nama yang benar-benar tercatat dalam sistem BKN.
Namun, Panselda nekat menyelundupkan 189 nama siluman yang muncul bak hantu tanpa jejak administratif.
Fakta ini memperlihatkan adanya permainan kotor yang dilakukan secara sistematis.
Sumber media ini yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut bahwa kasus ini bukanlah kelalaian.
“Ini bukan sekadar salah input. Ini adalah rekayasa jahat yang melibatkan oknum-oknum di balik meja kekuasaan. Ada aktor intelektual yang sengaja mengatur semua ini,” ungkapnya.
Nama Ivan Melalolin dan rekan-rekannya ikut terseret dalam pusaran skandal ini.
Mereka yang terlibat langsung dalam pengusulan dan perekrutan 189 PPPK siluman tersebut.
Keterlibatan mereka menjadi sorotan, karena justru merusak masa depan anak-anak Tanimbar yang berjuang mengikuti jalur resmi.
“Kalau nama Ivan dan kawan-kawan muncul di balik kasus ini, maka jelas permainan ini sudah terstruktur. Mereka tidak bekerja sendiri. Ada tangan-tangan kuat yang menopang,” ujarnya dengan nada geram.
Skandal ini juga menyeret nama Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa.
Dugaan keterlibatan bupati semakin kuat karena semua berkas usulan PPPK paruh waktu pasti melewati meja pimpinan daerah.
Namun, alih-alih menghentikan, bupati justru diduga sengaja membiarkan 189 nama siluman itu lolos.
“Bupati tidak bisa berkelit. Diamnya beliau adalah tanda restu. Kalau tidak, bagaimana mungkin 189 nama bisa menyelinap masuk?” tegasnya.
Akibat ulah kotor ini, puluhan anak muda Tanimbar yang mengikuti seleksi dengan jujur kehilangan kesempatan.
Mereka yang seharusnya berhak duduk sebagai PPPK tersingkir oleh nama-nama fiktif hasil manipulasi Panselda.
Kemarahan semakin meluas setelah diketahui bahwa 592 PPPK resmi yang sebelumnya diusulkan justru tidak diakomodir dalam daftar akhir Panselda.
Mereka merasa haknya dicuri dan kini mengancam akan melaporkan Panselda ke pihak kepolisian.
“Kalau hak mereka tidak dikembalikan, maka jalur hukum adalah pilihan terakhir. Panselda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya.
Sejumlah tokoh masyarakat menyebut kasus ini sebagai penghianatan brutal terhadap rakyat sendiri.
“Ini bukan hanya merampas hak generasi Tanimbar, tapi juga mempermalukan nama daerah. Kalau dibiarkan, Tanimbar akan dikenal sebagai pusat perekrutan pegawai siluman,” ungkapnya.
Gelombang desakan agar aparat penegak hukum turun tangan semakin besar. Publik meminta KPK, Kejaksaan, hingga Kepolisian segera membongkar siapa saja aktor di balik layar, termasuk Ivan Melalolin, rekan-rekannya, dan pihak-pihak yang melindungi mereka.
Kasus 189 PPPK siluman kini menjadi momok menakutkan yang menghantui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Publik menunggu keberanian Bupati Ricky Jauwerissa: apakah berani bertanggung jawab dan membersihkan lingkaran Panselda, atau memilih bungkam bersama para pelaku. (*)
