Jakarta,Media Jurnal Investigasi – Sekelompok pemuda yang menamakan diri Gerakan Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar (GAAKPK) siang tadi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes sekaligus desakan agar KPK segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pasca penggeledahan rumah dinas dan rumah pribadinya pada Rabu lalu.
Koordinator aksi, Muhammad Nafii, pemuda asal Kalbar yang juga Wasekjend PB HMI, menegaskan praktik korupsi di level kepala daerah adalah pengkhianatan terhadap rakyat.
> “Korupsi tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta menurunkan integritas birokrasi yang menghambat pembangunan. Karena itu, kami menuntut KPK segera bertindak tegas terhadap Gubernur Ria Norsan,” ujar Nafii dalam orasinya.
Nafii menegaskan, kehadiran mereka dari Kalbar ke Jakarta bukan sekadar simbol, melainkan tuntutan konkret agar KPK segera menetapkan Ria Norsan sebagai tersangka.
> “KPK jangan membiarkan koruptor berlindung di balik jabatan. Kepala daerah seharusnya menjadi teladan, bukan justru merampok hak rakyat,” tegasnya.
Lima Tuntutan Aliansi Anti Korupsi Pemuda Kalbar
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Mempertanyakan keseriusan KPK dalam menangani dugaan korupsi Gubernur Kalbar.
2. Mendesak KPK segera menangkap dan menetapkan Ria Norsan sebagai tersangka.
3. Mendesak KPK mengumumkan secara resmi status hukum kasus dugaan korupsi Ria Norsan sejak menjabat Bupati Mempawah hingga kini.
4. Mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di Kalbar sesuai komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
5. Apabila dalam 24 jam tidak ada tindak lanjut, mendesak Ria Norsan mundur dari jabatan Gubernur Kalbar.
Aksi tersebut juga diwarnai dengan pembentangan spanduk tuntutan, orasi keras, dan penyerahan dokumen pernyataan sikap langsung ke KPK. Aliansi menegaskan aksi ini bukan yang terakhir, dan mereka siap menggelar gelombang unjuk rasa lanjutan apabila KPK tidak segera mengambil langkah hukum.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Ria Norsan sendiri terkait proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah saat ia menjabat sebagai Bupati selama dua periode. Kini, publik menanti apakah KPK benar-benar berani menindak seorang gubernur aktif di bawah sorotan masyarakat Kalimantan Barat.
Tim
