Karawang, Media Jurnal Investigasi — Realisasi Dana Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, tahun anggaran 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp1.146.652.000, kini menuai sorotan warga. Pasalnya, sebagian dana desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar 20 persen atau senilai Rp229.330.400, diduga tidak dikelola secara transparan.
Dana desa tersebut diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga kurang mampu, serta penguatan modal BUMDes. Namun, sejumlah warga menilai pengelolaan dana yang digelontorkan untuk BUMDes tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Seharusnya BUMDes itu bisa dirasakan manfaatnya oleh semua warga, terutama dalam hal ekonomi. Tapi yang kami lihat, pengelolaannya hanya dikuasai oleh segelintir orang,” ujar salah seorang warga Desa Tanjungpakis yang enggan disebut namanya, Minggu (9/11/2025).
Menurut warga lainnya, usaha yang dijalankan BUMDes tidak menunjukkan perkembangan berarti, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara jelas jenis usaha yang dijalankan.
"Kami sebagai masyarakat tidak tahu pasti BUMDes ini usahanya apa, dan ke mana arah pengelolaan dananya. Tidak ada laporan terbuka yang bisa diakses warga,” kata warga lainnya.
Warga berharap pihak pemerintah desa dan instansi terkait dapat bersikap tegas dan melakukan evaluasi serta audit terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2025 tersebut.
"Dana Desa itu seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang. Kami berharap ada tindakan tegas dari pihak terkait agar pengelolaannya lebih transparan,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Tanjungpakis belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak transparannya pengelolaan Dana Desa dan BUMDes tersebut.
( Udin )
