Karawang , Media Jurnal Investigasi — Klarifikasi Panitia 11 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, justru menuai sorotan tajam publik. Alih-alih meredam polemik soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), pernyataan Ketua Panitia dinilai memperkeruh suasana karena menggunakan bahasa yang dianggap tidak pantas dan tidak mencerminkan sikap profesional penyelenggara pemilu desa.
Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua Panitia 11 membantah isu adanya sekitar 200 DPT orang luar desa dan menegaskan bahwa panitia hanya mengakui delapan nama yang masih dalam proses klarifikasi. Namun, bantahan tersebut disertai pernyataan kontroversial dengan menyebut pihak penyampai informasi sebagai anjoran.
“Kalau dibilang 200 DPT orang luar itu tidak benar. Yang delapan orang kami akui. Tapi yang menyebarkan informasi itu bukan warga Tanjungmekar, itu anjoran,” ujar Ketua Panitia 11 waktu ditemui awak media di Kantor Desa Tanjungmekar, Kamis (25/12/2025).
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari berbagai kalangan. Bahasa yang digunakan dinilai tidak etis, bernuansa merendahkan, dan berpotensi melanggar prinsip netralitas serta tata krama komunikasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh panitia Pilkades.
Sejumlah warga menilai, ucapan tersebut tidak hanya mencederai etika, tetapi juga menimbulkan kesan defensif dan anti-kritik, terutama karena diarahkan kepada pihak yang mempertanyakan validitas DPT.
“Panitia itu penyelenggara, bukan penghakim. Kalau ada kritik atau klarifikasi, jawab dengan data, bukan dengan bahasa kasar yang menyudutkan orang lain,” ujar salah satu warga Tanjungmekar, yang minta dirahasiahkan identitasnya.
Tak berhenti di situ, tudingan Ketua Panitia 11 yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah Kecamatan Pakisjaya juga dinilai gegabah dan berpotensi menciptakan konflik baru. Publik mempertanyakan dasar tudingan tersebut serta meminta panitia membuka data secara transparan.
Warga pun menilai, pernyataan emosional dari panitia dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan Pilkades. "Ketika panitia menggunakan bahasa yang tidak pantas, publik akan bertanya: ada apa sebenarnya? Ini justru membuka ruang kecurigaan baru,” katanya.
Masyarakat mendesak agar Panitia Pilkades Tanjungmekar segera melakukan klarifikasi ulang secara terbuka, menyampaikan data DPT secara objektif, serta menjaga sikap dan ucapan agar tidak menimbulkan konflik horizontal menjelang pelaksanaan Pilkades.
( Udin )
