Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendapat apresiasi publik atas langkah cepat menangani konflik antara Desa Alusi Krawain dan Alusi Kelaan. Respons dini dinilai berperan mencegah situasi berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas dan berdampak pada stabilitas masyarakat.
Tokoh pemuda Kormomolin, Edison Lababtar, menyampaikan penghargaan atas tindakan proaktif Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, yang turun langsung ke lokasi pascakonflik. Pemerintah juga mengambil langkah administratif berupa pemblokiran hak-hak perangkat desa tertentu dan APBDes, sembari memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Konflik antarwarga di dua desa Alusi terjadi beberapa pekan lalu dan memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan wilayah. Setelah menerima laporan awal, Sekda Brampi Moriolkosu segera berada di lapangan untuk menilai situasi dan menyiapkan langkah penanganan.
Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk membatasi hak-hak perangkat desa yang diduga tidak optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Pada saat yang sama, pemerintah menjamin penyaluran hak-hak warga tetap berlangsung sesuai mekanisme agar tidak terdampak oleh proses administratif tersebut.
Wilayah Tanimbar kerap menghadapi tantangan sosial akibat kedekatan geografis antar desa dan dinamika internal masyarakat. Peran perangkat desa dalam menjaga ketertiban menjadi unsur penting untuk mencegah konflik horizontal. Kebijakan pemerintah dalam memperketat akuntabilitas perangkat desa dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi gesekan masyarakat.
“Sangat memuaskan melihat pemerintah tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi turun langsung untuk pencegahan dan penanggulangan konflik,” kata Edison Lababtar, Tokoh Pemuda Kormomolin.
“Pemblokiran hak-hak perangkat merupakan langkah tegas untuk menegakkan akuntabilitas, tanpa mengorbankan hak-hak warga,” ujarnya.
Kebijakan pembinaan perangkat desa merujuk pada ketentuan pengawasan APBDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pemeriksaan yang diusulkan ke Inspektorat Daerah merupakan mekanisme audit internal yang lazim dilakukan ketika terdapat dugaan kelalaian administrasi atau pelanggaran tugas.
Penanganan cepat pemerintah meredam potensi eskalasi konflik serta menjaga keberlangsungan layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial, biaya pendidikan, dan fasilitas umum. Langkah ini dinilai memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan.
Hingga berita ini disusun, perangkat desa yang diblokir haknya belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan pemerintah. Pemerintah menyatakan proses masih dalam tahap penelaahan Inspektorat.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan bahwa langkah lanjutan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Proses pembinaan perangkat desa diharapkan memperkuat pencegahan konflik serupa serta memastikan ketertiban sosial di wilayah Alusi dan sekitarnya tetap terjaga. (Blasius)
